Soal Konflik Rempang, PB HMI Sayangkan Sikap Represif Pemerintah

"Selain miskomunikasi, hemat kami konflik ini juga dipicu maladministrasi oleh pemerintah setempat dalam  hal klaim kepemilikan lahan," sebut Jefo panggilan akrabnya.

Sementara menurut Jefo, Presiden Jokowi sebelumnya pernah mengatakan bahwa konsensi perusahaan dapat dicabut apabila tidak memberikan kepastian hukum pada warga yang telah menghuni bertahun-tahun lahan yang akan menjadi bagian dari pendirian perusahaan.

Kendati besarnya arus penolakan atas penggusuran yang terjadi, PB HMI di satu sisi juga mendukung adanya investasi untuk pembangunan yang lebih baik.

"Kami mendukung investasi terutama yang berkaitan dengan PSN (Proyek Strategis Nasional), namun diharapkan harus tetap sejalan dengan prinsip keadilan bagi masyarakat tanpa sedikitpun mengeyampingkan hak-haknya yang melekat," ujar Jefo.

Apalagi diketahui bahwa nilai investasi Kawasan Rempang Eco-City ditaksirkan mencapai Rp. 380 Trilun hingga tahun 2080 dan oleh BP Batam diperkirakan dapat menyerap sekitar 306 ribu tenaga kerja ke depannya.

Jefo pun menyinggung besarnya potensi investasi dan konflik yang terjadi di Rempang tentu mendapat perhatian di dunia internasional. Belum lagi posisi strategis pulau Rempang yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan sebagai jalur perdagangan yang saling diperebutkan oleh negara-negara maju.

"Secara geopolitik maupun geo strategi, negara-negara raksasa ekonomi dunia tentu akan saling memberikan pengaruhnya di sekitar jalur ini. Rempang pun berpotensi terdampak," ungkapnya.