"Banteng kehilangan tanduk" dihadapan Petugas Partai ?

VIVA Jabar - Belum habis dari ingatan publik rakyat indonesia betapa reaksionernya ketika PDIP dan Megawati dalam menyikapi kader partai yang mengarah kepada ketidak solidan. Termasuk dalam menyikapi perbedaan partai politik dalam satu keluarga.

Bahkan reaksi PDIP sampai pada memecat kadernya, seperti yang terjadi pada gubernur maluku, yang istrinya bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Tidak butuh waktu lama, langsung gubernur tersebut dipecat dari keanggotaan PDIP.

Begitupun dengan gibran, beberapa hari setelah menerima prabowo di solo dan relawannya mendeklarasikan dukungan terhadap prabowo, langsung dipanggil oleh DPP PDIP untuk mendapatkan klarifikasi.

Namun hal itu tidak terjadi dalam kasus anak bungsu jokowi (kaesang) yang belum lama ini bergabung dengan PSI. Bahkan disebut-sebut tidak lama lagi kaesang akan menjadi nakhoda partai "bocil" tersebut.

Bahkan berbagai "kilah" atau alasan mengapa PDIP tidak reaksioner terhadap kasus kaesang yang banyak dikemukakan oleh para elit PDIP.

Tentu saja publik bertanya-tanya kenapa PDIP tidak kuasa memanggil Jokowi untuk meminta klarifikasi, padahal ketua umum megawati sudah secara tegas menyatakan, seluruh kader PDIP dimanapun posisinya adalah petugas partai, termasuk jokowi yang sedang menjabat presiden.

Jadi siapa yang petugas dan siapa yang menugaskan. Jika PDIP tidak kuasa memanggil Jokowi, jangan-jangan sebenarnya PDIP yang petugas presiden. Atau memang PDIP dan megawati sudah tidak memperdulikan lagi sikap politik dan posisi jokowi.