Belanja Bansos Turun 2,9%, Kemenkeu Ungkap Strategi Baru untuk Efisiensi Anggaran

Jabar – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) hingga 30 April 2024 mencapai Rp 55,5 triliun, mengalami penurunan sebesar 2,9 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 57,1 triliun.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II tahun 2024 yang belum sepenuhnya terealisasi.

"Belanja bansos sampai April Rp 55,5 triliun, kalau dilihat dibanding tahun 2023 sebetulnya malah justru mengalami penurunan 2,9 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA, dikutip dari VIVA pada Selasa, 28 Mei 2024.

Penurunan ini bukan tanpa alasan. Sri Mulyani menjelaskan, pemanfaatan bansos di antaranya mencakup alokasi untuk Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 27,7 triliun.

Anggaran ini digunakan untuk penyaluran PKH kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

"Kemenkes ini Rp 15,4 triliun cukup besar untuk mengcover PBI JKN bagi 96,7 juta peserta tidak mampu," jelasnya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) juga mendapatkan alokasi sebesar Rp 10,7 triliun.

Dana ini digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 7,9 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 735,1 ribu mahasiswa.

Selain itu, Kementerian Agama memperoleh Rp 1,6 triliun untuk bantuan kepada 1,5 juta pelajar yang tidak mampu dan KIP Kuliah bagi 42,9 ribu mahasiswa. BNPB juga menerima alokasi Rp 64,5 miliar untuk tanggap darurat bencana.

Meski terjadi penurunan anggaran, penyaluran dana bansos tetap menjadi prioritas.

Strategi efisiensi dan realokasi anggaran diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan optimisme dan pengelolaan yang baik, Kemenkeu berkomitmen untuk memastikan bahwa dana bansos dapat disalurkan tepat sasaran dan memberi dampak positif bagi masyarakat.

 

**Kemenkeu Tetap Fokus pada Efisiensi dan Dampak Positif**

 

Sri Mulyani menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran bansos. Dengan alokasi yang tepat dan pemantauan yang ketat, Kemenkeu bertujuan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

 

"Kita harus terus memantau dan memastikan bahwa penyaluran bansos berjalan sesuai rencana, meski ada penurunan anggaran, kami tetap berusaha agar dampaknya tidak berkurang," tegas Sri Mulyani.

 

Dengan pengelolaan yang lebih efisien, Kemenkeu berharap penurunan anggaran tidak mengurangi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. "Kami optimis bahwa langkah ini akan membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan efisien," pungkasnya.

 

Dengan realisasi belanja bansos yang tetap tinggi, Kemenkeu berupaya memastikan bahwa program-program bantuan sosial dapat terus berjalan dengan baik, mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia

Jabar – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) hingga 30 April 2024 mencapai Rp 55,5 triliun, mengalami penurunan sebesar 2,9 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 57,1 triliun.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II tahun 2024 yang belum sepenuhnya terealisasi.

"Belanja bansos sampai April Rp 55,5 triliun, kalau dilihat dibanding tahun 2023 sebetulnya malah justru mengalami penurunan 2,9 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA, dikutip dari VIVA pada Selasa, 28 Mei 2024.

Penurunan ini bukan tanpa alasan. Sri Mulyani menjelaskan, pemanfaatan bansos di antaranya mencakup alokasi untuk Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 27,7 triliun.

Anggaran ini digunakan untuk penyaluran PKH kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

"Kemenkes ini Rp 15,4 triliun cukup besar untuk mengcover PBI JKN bagi 96,7 juta peserta tidak mampu," jelasnya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) juga mendapatkan alokasi sebesar Rp 10,7 triliun.

Dana ini digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 7,9 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 735,1 ribu mahasiswa.

Selain itu, Kementerian Agama memperoleh Rp 1,6 triliun untuk bantuan kepada 1,5 juta pelajar yang tidak mampu dan KIP Kuliah bagi 42,9 ribu mahasiswa. BNPB juga menerima alokasi Rp 64,5 miliar untuk tanggap darurat bencana.

Meski terjadi penurunan anggaran, penyaluran dana bansos tetap menjadi prioritas.

Strategi efisiensi dan realokasi anggaran diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan optimisme dan pengelolaan yang baik, Kemenkeu berkomitmen untuk memastikan bahwa dana bansos dapat disalurkan tepat sasaran dan memberi dampak positif bagi masyarakat.

 

**Kemenkeu Tetap Fokus pada Efisiensi dan Dampak Positif**

 

Sri Mulyani menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran bansos. Dengan alokasi yang tepat dan pemantauan yang ketat, Kemenkeu bertujuan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

 

"Kita harus terus memantau dan memastikan bahwa penyaluran bansos berjalan sesuai rencana, meski ada penurunan anggaran, kami tetap berusaha agar dampaknya tidak berkurang," tegas Sri Mulyani.

 

Dengan pengelolaan yang lebih efisien, Kemenkeu berharap penurunan anggaran tidak mengurangi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. "Kami optimis bahwa langkah ini akan membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan efisien," pungkasnya.

 

Dengan realisasi belanja bansos yang tetap tinggi, Kemenkeu berupaya memastikan bahwa program-program bantuan sosial dapat terus berjalan dengan baik, mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia

 

--- 

 

Dengan pendekatan yang lebih kreatif dan menarik, berita ini menyoroti strategi efisiensi Kemenkeu dalam pengelolaan anggaran bansos, sambil tetap mempertahankan kutipan penting dari Sri Mulyani.