Dedi Mulyadi Punya Jurus Jitu Tingkatkan Kesejahteraan Lansia di Jawa Barat

Jabar, VIVA - Calon Gubernur Jawa Barat dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Kang Dedi Mulyadi mengakui mempunyai jurus jitu tingkatkan kesejahteraan warga kategori Lanjut Usia atau Lansia terutama pada kaum ibu- ibu di Jawa Barat. Pada acara "KDM Menyapa" di Leuwihgajah, Kota Cimahi, Minggu malam, 1 September 2024, KDM menyatakan bahwa banyak ibu lansia di Jawa Barat yang menghadapi berbagai masalah, mulai dari kurangnya perhatian anak - anak hingga masalah finansial.

Menurut Kang Dedi, di negara-negara lain, lansia biasanya menikmati masa tua dengan kehidupan yang lebih rekreatif. Namun, di Indonesia, terutama di Jawa Barat, lansia masih harus menanggung beban berat, seperti mengurus cucu dan menghadapi masalah finansial akibat anak-anak yang tidak mampu atau tidak peduli.

"Pertama, anak-anaknya tidak punya kemampuan atau tidak memperhatikan (lansia). Kemudian mereka menjadi orang-orang yang mengalami problem di masa tua," ujar Dedi Mulyadi.

Untuk mengatasi masalah ini, KDM berencana memperkenalkan program Ibu Asuh jika terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat. Program ini sebelumnya telah sukses dilaksanakan di Purwakarta. 

"Di luar negeri rata rata ibu-ibu di usia tua itu sehat-sehat, kemudian hidupnya penuh dengan rekreatif. Nah di Indonesia itu ibu di usia tua itu malah bebannya makin tinggi. dia ngurusin cucunya, ngurusin problem anaknya, kemudian kadang-kadang aset kekayaannya habis oleh anak anaknya," katanya.

Melalui program ini, menurut KDM pejabat dan pengusaha akan didorong untuk berpartisipasi dalam memberikan bantuan, baik secara material maupun kasih sayang, kepada ibu-ibu lansia yang mengalami kesulitan.

"Ada yang ditangani Kemensos. Ada yang ditangani Dinsos Provinsi, ada yang secara personal nanti ditangani oleh setiap orang pegawai pejabat dan ini kalau ditawarkan juga pada orang yang di luar pemerintahan pasti disambut dengan baik," ujarnya.

KDM juga mengkritik program bantuan sosial yang ada saat ini, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai. Menurutnya, meskipun program - program tersebut membantu, data penerima bantuan masih perlu diperbaiki agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

"Masih ada data yang harus segera dibenahi, karena banyak yang tidak berhak itu menerima dan yang berhak tidak menerima, tetapi di lain itu juga harus ada terobosan yang hanya bukan sekedar materi," tutupnya. ****