Ini Alasan Kemensos Dapatkan Apresiasi Dari Komisi DPRD RI

Jabar, VIVA Mendapatkan apresiasi dari Komisi Vlll DPR RI, kementerian sosial Kemensos karena turut berperan dalam memberantas kemiskinan masyarakat, hal ini disampaikan saat rapat kerja komisi Vlll DPR RI bersama menteri Kemensos Tri Rismaharini.

"Kami mewakili Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Kemensos karena di tahun 2024 ini, angka kemiskinan lebih rendah dibanding ketika sebelum COVID-19 terjadi," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam keterangan yang diterima.

Ace juga menyampaikan sebelum terjadi covid-19 angka kemiskinan masyarakat di Indonesia sebesar 2,99 persen, namun pada pada tahun 2024 ini angka kemiskinan masyarakat Indonesia turun drastis menjadi 9,03 persen. 

Pada rapat kali ini komisi Vlll DPR RI akan menambahkan anggaran pada pagu indikatif 2025. Anggaran sebesar 9,61 triliun yang diusulkan Kemensos yang belum teranggarkan yaitu bantuan permakanan lanjut usia, permakanan disabilitas, serta bantuan bagi anak yatim. 

"Terima kasih atas dukungan Bapak-Ibu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 9,61 triliun," kata Mensos Risma.

Rapat kerja pembahasan rancangan kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga tahun 2025 serta juga membahas isu-isu aktual pada lagu indikatif 2025 ada beberapa yang belum terselenggarakan dan beberapa alokasi mengalami pengurangan anggaran

"Pagu indikatif 2025 Kementerian Sosial sebanyak Rp77.188.005.512.000 atau turun 3,49% sekitar Rp2,79 triliun dari pagu 2024," sambung Mensos Risma.

Padahal dalam tahun ini banyak termasuk yang menemukan lansia atau disabilitas yang terlontar dan tidak bisa melakukan apa-apa karena keadaan dirinya, dengan adanya bantuan per makanan untuk lansia dan disabilitas bisa membantu mereka untuk bertahan hidup.

"Karena jika tidak ada ini, jangan sampai ada lansia dan disabilitas yang meninggal karena kelaparan, ini harus kita perjuangkan," tegas Risma

Risma juga mengatakan bahwa Kemensos juga mendapatkan penurunan anggaran indikatif pada tahun 2025 penurunan tersebut meliputi tentang pemeliharaan pusat data, program sembako, perbaikan sarana dan prasarana, pelatihan pemberdayaan masyarakat

serta sertifikasi sumber daya kesejahteraan sosial dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial.

"Jadi sebetulnya kami sudah mengusulkan cuma tidak disetujui, pagunya tidak dikasih," ucap Mensos Risma.

"Soal anggaran untuk SDM PKH ini kenapa ada pengurangan. Kami senang sekali kalau ibu mengusulkan kembali anggaran ini," ucap Nurhuda.

Risma juga menyampaikan bahwa Kemensos juga memperjuangkan SDM PKH namun porsi pagu yang diusulkan Kemensos belum sesuai usulan yang dibuat, sehingga melewati DPR 

Nurhuda juga memberikan perhatian pada program permakanan lansia dan disabilitas.

"Jangan sampai dihapus karena kalau sampai ada lansia yang meninggal karena kelaparan maka bisa menimbulkan masalah baru," sambung Nurhuda.