Dedi Mulyadi Tegaskan Masalah Keadilan Ekonomi Lebih Realistis dari Kebhinekaan

Jabar, VIVA - Calon gubernur Jawa Barat di Pilkada Jabar 2024 yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan sembilan partai non parlemen, Dedi Mulyadi menegaskan pemerataan keadilan di Jawa Barat lebih realistis daripada soal kebhinekaan. 

Hal ini ditegaskan Kang Dedi Mulyadi dalam Dialog Kebhinekaan Bersama Kang Dedi Mulyadi ‘Bersama Ciptakan Kondusifitas Pilkada 2024’ di Kota Bandung. Menurutnya, di Jawa Barat masalah kebhinekaan tidak ada permasalahan dengan karakter masyarakat Jawa Barat yang silih asuh.

“Saya mau soal (Kebhinekaan) ini adalah yang terakhir. Ke depan masalahnya bukan lagi soal kebinekaan, tapi soal keadilan,” tegas Kang Dedi, Kamis 19 September 2024.

Dedi menegaskan, jika dirinya sukses dalam pemenangan di Pilgub Jabar 2024, harmonasi antar daerah dengan Provinsi akan selaras. “Saya orang yang memahami, apa sih yang harus dibenahi, mari kita kembalikan ke dasar aspek nusantara. Dan memimpinnya menggunakan rasa dan cinta, kalau gak pake iti gak akan menghadirkan berkeadilan,” katanya.

Lebih spesifik, Dedi Mulyadi keadilan ekonomi dari segi infrastruktur harus merata ke pelosok Jawa Barat. “Yang harus dilakukan hari ini adalah mendialogkan tentang keadilan. Karena mendialogkan tentang keadilan, begini deh, kalau misalnya bicara misalnya kelompok minoritas,” katanya.

“Kelompok minoritas ini juga kan memegang kekuasaan dalam ekonomi, ya kan. Dia punya perusahaan, dia punya toko, dia punya mesin - mesin produksi, dan dia itu kan bayar pajak pada negara,” lanjut Dedi.

“Nah, negara itu harus mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat sumber - sumber pajak. Ketika menjelaskan sumber - sumber pajak, peruntukan dan penggunaannya,” katanya.

Pajak itu, lanjut Dedi, harus menjadi instrumen keadilan bagi masyarakat daerah untuk menjamin pembangunannya. 

“Jadi saya ingin ke depan sampai pada tingkat begini, ada sebuah kampung, itu kampungnya direnovasi, rumahnya ditata, jalannya dibangun, air bersihnya dialirkan, listriknya dinyalakan, sekolahnya kemudian terbangun, dan kursinya tertata dengan rapi,” katanya.

“Kemudian saja jelasin, bahwa kampung ini dibangun karena ada pembayaran pajak yang nilainya sekian dari pengusaha A, pengusaha B, yang secara kebetulan agamanya berbeda di kampung itu, etnisnya berbeda,” terangnya. ****