Kopdar dengan Dede Yusuf, Dedi Mulyadi Bahas Prospek Pendidikan Jawa Barat: Gratis Hingga SMA?

Jabar, VIVA – Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) sempat terlibat obrolan santai dengan aktor sekaligus politisi Dede Yusuf. Kedua tokoh publik tersebut membahas dua poin yakni berkaitan dengan pariwisata Jawa Barat, serta masalah pendidikan baik di tingkat lokal hingga nasional.

Menurut Dede Yusuf, menanamkan spirit dan nilai-nilai tidak terlepas dari tiga unsur penting, yakni keluarga, sekolah dan guru. Namun, terjadi masalah di dunia pendidikan yang salah satunya berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menurut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut, masalah PPDB terjadi karena sekolah tingkat selanjutnya yang berstatus negeri nyaris tidak mampu menyerap lulusan sekolah tingkat sebelumnya.

"Kenapa (masalah) PPDB terjadi karena jenjang sebelumnya lebih banyak dari jenjang berikutnya. SD ke SMP, SMP nya kurang. SMP ke SMA, SMA nya kurang. (Itu terjadi) Karena ngitungnya sekolah negeri." kata Dede Yusuf yang dibenarkan oleh KDM.

"Kalau saja dia ngitungnya dengan sekolah swasta maka tidak akan kurang." sambung Dede.

Kemudian, Dede Yusuf menawarkan solusi untuk masalah pendidikan tersebut. Menurutnya, yang harus dilakukan adalah menyetarakan fasilitas dan kualitas sekolah swasta dengan negeri.

"Yang lagi kita mau bikin ke depan, sekolah-sekolah swasta pada level yang sama dengan sekolah negeri itu dijadikan mitra pemerintah. Sehingga dia dari sini masuk ke sini dapat gurunya kualitasnya sama dengan sekolah negeri, dapat tambahan operasional dari pemerintah seperti Bos," ujar Dede Yusuf.

"Yang penting tidak ada yang anak yang tidak terserap" kata Dede.

"Yang penting orang sekolah," timpal Kang Dedi Mulyadi.

Kemudian, KDM juga menyinggung masalah pendidikan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka yang saat ini dijalankan. KDM menyampaikan asumsi yang beredar bahwa kurikulum merdeka hanya cocok di Singapura yang negaranya kecil. Sementara Indonesia, menurut temuan KDM lebih cocok menerapkan KTSP.

Namun, Dede Yusuf lebih meninjau masalah pendidikan dari sisi anggaran pemerintah yang diamanatkan konstitusi bahwa anggaran pendidikan adalah 20% dari APBN dan APBD.

KDM pun tidak mempermasalahkan angkat tersebut, hanya saja mantan Bupati Purwakarta itu mengharuskan anggaran 20% untuk pendidikan itu haruslah diperuntukkan pada hal-hal yang substansial.

Kemudian keduanya sepakat bahwa pendidikan harus mengeluarkan output yang baik.

"Jadi outputnya harus tiga hal Kang Dedi. Pertama, meningkatkan mutu pendidikan terutama siswa. (Kedua) Akses menuju sekolah. Yang ketiga yaitu objek itu sendiri yaitu siswa. Siswa tidak boleh merasa mahal bersekolah," tegas Dede Yusuf.

Mendengar hal tersebut, Kang Dedi Mulyadi bersemangat untuk meniadakan pungutan untuk sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMA.