Tuntut Usut Kasus Korupsi di Bandung, Aktivis Anti Korupsi Geruduk Gedung KPK

"Dendanya sampai nominal miliaran rupiah. Namun penggunaan hasil denda itu tidak transparan dan diduga hanya dijadikan bancakan sejumlah pejabat," tambah dia.

Para aktivis anti korupsi juga telah melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) di Pemprov Jabar yang diduga sebagai sarang KKN di Pemprov Jabar. Tim TAP yang berisi mantan tim sukses dan keluarga Ridwan Kamil ini memiliki kewenangan besar dan diduga mengendalikan sejumlah OPD hingga BUMD milik Pemprov Jabar.

"Bahkan tim TAP ini juga jadi penentu rotasi mutasi di lingkungan Pemprov Jabar melalui BKD. Dalam hal ini kami menduga kuat adanya praktik KKN dan gratifikasi. Kami minta KPK segera mengusut kasus-kasus besar di Kota Bandung ini," ungkap Agus.

Yang terbaru dan cukup banyak disoroti publik maupun aktivis Anti korupsi, kata Agus, adalah dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Al-Jabbar di Gedebage, Kota Bandung yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp 1, 2 triliun. Dugaan korupsi proyek ini, kata Agus, juga telah dilaporkan ke KPK.

"Kasus dugaan korupsi proyek Masjid Al-Jabbar ini kami sudah serahkan laporannya ke KPK. Kami melihat adanya persekongkolan dan mupakat jahat untuk meraup keuntungan secara bersama demi kepentingan pribadi dan kelompok. Kami sudah sampaikan tuntutannya ke KPK," tandasnya.

Dijelaskan Agus, para aktivis anti korupsi dan juga massa dari Manggala Garuda Putih Jawa Barat sempat diterima langsung oleh Humas KPK Suhendar mewakili Ketua KPK, Firli Bahuri.

"Setahu saya untuk (kasus) Bandung sudah ditelaah. KPK akan bekerja profesional karena KPK tidak terpengaruh dengan kekuasaan manapun," kata Firli melalui pesan singkat WhatsApp.