Progran PPDB Carut-marut, Mantan Mendikbud Anies Baswedan Beri Komentar Menohok

VIVA Jabar - Program penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dicanangkan oleh Pemerintah ternyata fakta di lapangannya carut-marut. Dari mulai ada indikasi kecurangan dan masih banyak lagi ketidak sesuaiannya. Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Prubahan Untuk Persatuan pun yang juga mantan Meneteri Pendidikin, Anies Baswedan angkat bicara. 

Kata Anies, polemik PPDB tak akan tuntas jika tidak diselesaikan melalui akar masalahnya. Menurut dia, akar masalah PPDB ini berawal dari jumlah bangku tidak sebanding dengan siswa yang mendaftar.

"Saya ingin ajak, kita melihat apa sih akar permasalahannya? Sehingga terjadi percakapan-percakapan seperti ini. Akar permasalahannya adalah jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah siswa yang tidak sama," kata Anies di Jakarta Pusat, pada Sabtu, 29 Juli 2023.

Dikatakan Anies, jumlah bangku di tiap jenjang sekolah mulai dari SD hingga SMA berbeda-beda. Inilah yang menjadi salah satu sengkarut polemik PPDB.

"Indonesia harus memastikan jumlah bangku SD kelas 1 sama dengan jumlah bangku SMP kelas 1, sama dengan jumlah bangku SMA dan SMK kelas 1," tuturnya.

Menurut Anies, jika jumlah bangku sama dengan siswa yang mendaftar, maka sengkarut polemik PPDB ini akan terselesaikan dengan mudah.

"Kalau jumlah bangkunya sama, Insya Allah persoalan-persoalan seperti ini akan bisa terselesaikan. Tapi, selama akar masalah itu belum selesai, kita akan selalu ketemu dengan problem seperti ini karena isunya adalah bangku yang terbatas," ungkap bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu.

Sampai dengan saat ini, sengkarut polemik PPDB masih dipermasalahkan sejumlah pihak, baik itu orang tua siswa hingga aktivis pendidikan. Mereka menilai PPDB saat ini tidak adil sebab banyak kecurangan yang terjadi, salah satunya pemalsuan domisili.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa terkait adanya permasalahan penerimaan peserta didik baru (PPDB), pemerintah setempat harus mengutamakan kepentingan anak-anak untuk bersekolah.

"Masalah lapangan terkait PPDB selalu ada di semua kota dan provinsi Indonesia, yang paling penting diselesaikan dengan baik- baik dan anak-anak diberikan ruang seluasnya," katanya di Kota Bengkulu, Kamis.

Sebab, kata Presiden, anak-anak harus memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya dan kepala daerah seperti Bupati, Wali Kota dan Gubernur.