Rahasia Lolos Kartu Prakerja Gelombang 71: Klaim Insentif Rp700 Ribu Per Bulan

Kartu Prakerja
Sumber :
  • Istimewa

JabarKartu Prakerja, memiliki mekanisme yang berbeda dari yang lain. 

Catat! Ini Syarat Dapat Promo Token Listrik 50 Persen dari PLN

Selain menerima bantuan keuangan, peserta yang lolos pada akhirnya akan menerima pelatihan yang sesuai dengan peminatan peserta Kartu Prakerja. Bahkan, peserta Kartu Prakerja 2024 akan menerima jumlah insentif atau saldo pelatihan yang lebih besar daripada pada gelombang pertama penyaluran kartu. 

Sekarang, Kartu Prakerja 2024 berfokus pada pengembangan kompetensi, sehingga saldo pelatihan menjadi lebih besar, mencapai Rp3,5 juta. Insentif Rp3,5 juta dari Kartu Prakerja 2024 akan dapat digunakan untuk membeli pelatihan di platform terafiliasi. 

Tips Lolos Beasiswa LPDP 2025, Siapkan dari Sekarang!

Peserta akan menerima insentif sebesar Rp600 ribu setelah menyelesaikan pelatihan, yang dapat dicairkan ke dompet elektronik atau rekening. 

Setelah itu ada juga uang Rp100 ribu jika Anda mengisi survei evaluasi Kartu Prakerja, jadi total ada Rp700 ribu yang cair ke rekening Anda.

Apakah Harus Ada Sertifikat Bahasa Inggris untuk Daftar LPDP? Ini Jawabannya

Kartu Prakerja

Photo :
  • Istimewa

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 71 

- Akses laman www.prakerja.go.id 

- Buat akun dan lengkapi profil 

- Isi data diri dan verifikasi KTP, wajah dan nomor HP

- Ikut seleksi pengetahuan dasar 

- Menunggu Kartu Prakerja gelombang 71

- Klik 'Gabung Gelombang' tepatnya di tab "Info Gelombang"

Jangan lewatkan kesempatan ini, yang sudah memiliki akun harus gabung sekarang juga, dan yang baru harus daftar akun terlebih dahulu. 

Tidak ada yang dapat memastikan siapa yang layak mendapatkan Kartu Prakerja; penyelenggara hanya memberikan daftar individu yang jelas tidak layak mendapatkan kartu tersebut. 

1. Pimpinan dan Anggota DPRD 

2. Aparatur Sipil Negara (ASN) 

3. Prajurit TNI 

4. Anggota Polri

5. Kepala Desa dan perangkat desa 

6. Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD 

7. Pejabat Negara