Elon Musk, Investor Berisiko Tinggi

VIVA Jabar – Bank Dunia meramalkan ekonomi global hanya akan tumbuh 2,1% pada tahun 2023. Namun Bank dunia menyatakan perekonomian Amerika Serikat (AS) dan ekonomi negara-negara besar lainnya telah terbukti lebih tangguh dari apa yang diperkirakan sebelumnya. CEO Goldman Sachs, David Solomon, mengungkapkan perekonomian Amerika Serikat masih sangat rentan. Meski tak masuk dalam jurang resesi, ekonomi Amerika Serikat masih berisiko menghadapi benturan yang keras.

Ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di bawah 5% pada tahun 2023, namun dipandang mampu bertahan dan tetap melaju di atas rata-rata global. Pertumbuhan ditopang oleh ekspor komoditas seperti CPO, batu bara dan beberapa komoditas pertambangan lainnya. Namun beberapa perusahaan rintisan di bidang teknologi dan market place yang kerap mengandalkan dana murah dari investor luar, kini mulai berjatuhan. Beberapa Industri padat karya berorientasi ekspor, seperti tekstil juga mengalami penurunan permintaan dan menghadapi gelombang PHK. 

Pemerintah harus bekerja ekstra untuk melindungi kepentingan nasional. Salah satunya memastikan investor tetap tertarik dan mau memenuhi janjinya di tengah meningkatnya risiko global. Penyediaan infrastruktur, hilirisasi industri dan kemudahan berinvestasi menjadi atensi utama Pemerintah. Pemerintah turun langsung untuk mengupayakan kerja sama dengan investor asing yang dipandang memiliki peran strategis.

Kehadiran investor bukan tanpa risiko. Umumnya negara yang telah memiliki sistem lebih mapan akan menerapkan kerangka risiko dalam menghadapi investor yang masuk. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kepentingan nasional mereka. Mitigasi risiko akan sangat ditentukan oleh tingkat toleransi terhadap risiko. 

Tingkat risiko merupakan kombinasi antara peluang terjadi (likelihood) dengan tingkat keparahan (severity) yang ditimbulkan. Profil investor yang akan dilayani dengan demikian menjadi penting, sehingga menghasilkan suatu doktrin yang dikenal sebagai Know Your Customer (KYC) berikut metode dalam penerapannya. Satu di antara metode adalah penelusuran rekam jejak.

Mengumbar Janji

Pada Januari 2021, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah menandatangani perjanjian kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) terkait rencana kerja sama investasi antara Tesla dan Indonesia. Pada 4 Februari 2021, Tesla mengirimkan proposal kerja sama untuk berinvestasi di Indonesia. 

Proposal tersebut berisi beragam penawaran  dan janji Tesla kepada Indonesia, mulai dari nilai investasi, rencana ke depan hingga hal teknis lainnya. Intinya Tesla akan mengambil bagian dari pengembangan lini lebih hilir dari mata rantai pasok kendaraan listrik.

Namun pada pertengahan Februari 2021 Tesla justru mengumumkan akan berinvestasi untuk pembangunan pabrik mobil listrik di Selatan India, yakni Karnataka. Hal tersebut terungkap dalam dokumen Pemerintah India, dikutip Reuters, Sabtu (13/02/2021).

Setelah ingkar terhadap rencana investasinya di Indonesia, perusahaan milik Elon Musk ini kembali menebar janji manis. Pada Maret 2021, setelah komunikasi beberapa kali dengan Deputi Investasi & Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto, Tesla menjanjikan berinvestasi di Indonesia. Tesla berencana investasi di Energy Storage System (ESS), semacam 'power bank' raksasa di Indonesia. 

Tak kama berselang, produsen mobil listrik terbesar di dunia ini justru mendaftarkan kantornya di Thailand dengan modal 3 juta baht atau sekitar USD 87.700. Rencananya Tesla (Thailand) Ltd. Ini akan menjual kendaraan listrik (EV), tak hanya kendaraan penumpang saja. Tetapi juga akan menjual mobil niaga seperti truk dan  pick-up.

Alih-alih memenuhi janji berinvestasi di Indonesia, pada Agustus 2022 Tesla malah menandatangani kontrak pembelian nikel senilai 5 miliar dollar AS (sekitar Rp 74,3 triliun) dari 2 perusahaan China yang beroperasi di Morowali Industrial Park, yaitu Zhejiang Huayou Cobalt Co dan CNGR Advanced Material Co. Tentu tak selaras dengan kebijakan hilirisasi yang sedang dibangun oleh Pemerintah. Hal ini tentu saja mencoreng dan menurunkan kredibilitas Pemerintah Indonesia.

Kebiasaan ingkar janji Elon Musk ini tak hanya dialami Indonesia. Janji Elon Musk selaku CEO Tesla pada tahun 2021 untuk berinvestasi di India juga dibatalkan. Seperti sebelumnya di Indonesia, Tesla menyatakan tertarik dan berjanji untuk membangun pabrik mobil listrik di negara tersebut dan meluncurkan kendaraan Tesla di pasar India. 

Bukannya merealisasikan janjinya, Elon Musk malah meminta tarif murah untuk ekspor mobil Tesla ke India, dengan alasan belum yakin dengan pasar India. Permintaan tarif impor murah tersebut tentu mengecewakan Pemerintah India. Terang saja Perdana Menteri Narendra Modi menolaknya. Akibat penolakan ini, Tesla menyatakan menunda rencananya berinvestasi di India.

Eksploitasi Geo Politik

Demi memasarkan produknya, Elon Musk tidak segan-segan mengeksploitasi konflik geopolitik. Salah satunya, ketika Elon menjanjikan internet gratis melalui Starlink kepada Ukraina yang berkonflik dengan Rusia. Pada April 2022, Pemerintah Ukraina mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan dengan SpaceX untuk bantuan internet gratis berbasiskan Starlink. Namun, Elon Musk selaku CEO Starlink pada Oktober 2022 mulai menyuarakan bahwa SpaceX tidak lagi memiliki dana untuk mendukung layanan internet gratis di Ukraina, dan berencana untuk menghentikan layanan tersebut.

Tingkah Elon Musk ini tentu membuat geram Pemerintah Ukraina. Penghentian layanan starlink secara sepihak tentunya membahayakan tentara dan alutsista Ukraina di medan perang, yang selama ini menggantungkan komunikasinya kepada Starlink. Kondisi ini dimanfaatkan Elon Musk untuk meminta Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk menanggung biaya Starlink.

Agar Ukraina tak jatuh ke Rusia, pada 1 Juni 2023 Pentagon mengumumkan akan membayar penggunaan Starlink dari SpaceX untuk kepentingan militer Ukraina. Dengan kontrak Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat kontrak penggunaan SpaceX untuk kepentingan militer di Ukraina. Diperkirakan akan dibayar melalui Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina Selain itu, Uni Eropa kemudian mempertimbangkan untuk mendanai Starlink juga, dengan pejabat khawatir bahwa Musk dapat memutus layanan ini sewaktu-waktu.

Elon Musk secara sistematis mengeksploitasi konflik geopolitik untuk memunculkan kebutuhan dan ketergantungan kepada bisnisnya. Dalam menjalankan bisnisnya, Elon Musk tidak mau ambil pusing terhadap risiko atau dampak yang akan timbul pada pihak lain. Pemutusan layanan Starlink tentu bukan hanya sangat membahayakan  tentara Ukraina di medan perang akibat ketiadaan dukungan komunikasi internet, tapi juga keutuhan negara Ukraina.

Melihat rekam jejak tersebut, Elon Musk adalah satu contoh sempurna dari Investor berisiko tinggi. Pemerintah Indonesia harus sangat waspada. Beberapa kali Elon Musk cidera janji sehingga harus menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Demi kepentingan nasional, Pemerintah di satu sisi harus dapat menjaga agar Indonesia tetap atraktif bagi Investor, namun di sisi lain juga harus mewaspadai sosok investor yang kerap ingkar janji dan tak segan untuk mengeksploitasi konflik geopolitik.

Penulis: Ahmad Alamsyah Saragih, Pengamat Kebijakan Publik