"Banteng kehilangan tanduk" dihadapan Petugas Partai ?

VIVA Jabar - Belum habis dari ingatan publik rakyat indonesia betapa reaksionernya ketika PDIP dan Megawati dalam menyikapi kader partai yang mengarah kepada ketidak solidan. Termasuk dalam menyikapi perbedaan partai politik dalam satu keluarga.

Bahkan reaksi PDIP sampai pada memecat kadernya, seperti yang terjadi pada gubernur maluku, yang istrinya bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Tidak butuh waktu lama, langsung gubernur tersebut dipecat dari keanggotaan PDIP.

Begitupun dengan gibran, beberapa hari setelah menerima prabowo di solo dan relawannya mendeklarasikan dukungan terhadap prabowo, langsung dipanggil oleh DPP PDIP untuk mendapatkan klarifikasi.

Namun hal itu tidak terjadi dalam kasus anak bungsu jokowi (kaesang) yang belum lama ini bergabung dengan PSI. Bahkan disebut-sebut tidak lama lagi kaesang akan menjadi nakhoda partai "bocil" tersebut.

Bahkan berbagai "kilah" atau alasan mengapa PDIP tidak reaksioner terhadap kasus kaesang yang banyak dikemukakan oleh para elit PDIP.

Tentu saja publik bertanya-tanya kenapa PDIP tidak kuasa memanggil Jokowi untuk meminta klarifikasi, padahal ketua umum megawati sudah secara tegas menyatakan, seluruh kader PDIP dimanapun posisinya adalah petugas partai, termasuk jokowi yang sedang menjabat presiden.

Jadi siapa yang petugas dan siapa yang menugaskan. Jika PDIP tidak kuasa memanggil Jokowi, jangan-jangan sebenarnya PDIP yang petugas presiden. Atau memang PDIP dan megawati sudah tidak memperdulikan lagi sikap politik dan posisi jokowi.



Pendiri Visi Nusantara Maju kang Yus

Photo :

• Pribadi/Istimewa

Dalam kasus tersebut, Yustifriadi selaku pengamat politik memandang kemungkinan ada beberapa hal yang menyebabkan PDIP dan megawati tidak reaksioner dalam kasus kaesang bergabung dengan PSI ini.

Pertama, masalah elektabilitas.

Tahapan pungut hitung pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Jangan sampai sikap PDIP dan megawati yang seakan anti demokrasi berakibat pada menurunnya simpati publik terhadap elektabilitas PDIP dan Ganjar Pranowo.

Karena bukan tidak mungkin, jika PDIP dan Megawati memanggil Jokowi apalagi sampai memecatnya dari kader PDIP publik akan memiliki penilaian negatif terhadap PDIP.

Hal itu tentu saja akan berpengaruh terhadap elektabilitas PDIP dan ganjar.

Kedua, sebuah hiden skenario.

Mungkin saja sikap PDIP yang seakan tidak peduli terhadap kasus kaesang ini merupakan bagian dari skenario yang tidak bisa dibaca oleh publik. Publik hanya bisa menerka-nerka berbagai kemungkinan.

Misalnya, bisa jadi PSI akan mendukung ganjar pada pemilu 2024. Karena PSI lah yang sejak awal mengusung ganjar, ditengah waktu itu PDIP masih memilih-milih sosok calon yang akan diusung oleh PDIP. Sehingga bersikap membiarkan kaesang bergabung dengan PSI.

Ketiga, buang-buang energi.

Sangat mungkin di tengah dinamika politik yang semakin mengkristal dalam konteks peta koalisi dan PDIP juga sedang sangat tinggi aktifitas politiknya, kasus gibran menjadi tidak penting dan bukan prioritas untuk disikapi dengan serius.

Keempat, PDIP masih butuh Jokowi.

Tidak hanya dalam proses pemilihan anggota legislatif namun lebih dari itu adalah pemilihan presiden. Bisa jadi PDIP masih membutuhkan sosok jokowi yang saat ini menjabat presiden.

Misalnya dalam konteks logistik pemenangan, mobilisasi struktur pemerintah yang didorong untuk membantu pemenangan dan sebagainya.