Tanpa Surat Kemendagri, DPRD Diam-diam Siapkan Pengganti Pj Bupati Bekasi

Menurut Firman, masalah tersebut adalah tantangan bagi Dani. Pada dasarnya, seorang Pj memang harus memiliki kemampuan mengelola komunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di daerah. Dalam hal ini, representasinya ada pada DPRD.

Terlebih, imbuh Firman, Pj tidak memiliki legitimasi politik. Lain halnya dengan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dipilih langsung.

"Saya khawatir ada problem di sisi itu, bahwa ada kemudian komunikasi politiknya yang memang tidak begitu baik, sehingga muncul penyikapan seperti itu," tutur Firman.

Selain itu, Firman menduga, bisa saja DPRD Kabupaten Bekasi memiliki kepentingan atau keinginan lain dalam hal Pj tersebut. Terlebih, mereka mengajukan tiga nama yang tidak ada Dani di dalamnya.

"Kalau memang betul ada semacam konflik, ketidakcocokan, relasi yang tidak baik, kalau memang tidak bisa diselesaikan, ini pemerintahan yang lebih atas berinisiatif. Apakah itu di level provinsi atau Kemendagri untuk kemudian memang menjernihkan persoalan ini," tandas Firman.