Preside Joe Biden :Gaza dan Tepi Barat di Bawah Pemerintahan Palestina

Presiden Joe Biden
Sumber :
  • screenshoot berita VivaNews

VIVA Jabar – Presiden AS (Amerika Serikat) Joe Biden dalam sebuah pernyataan opini yang diterbitkan Washington Post, Sabtu, menulis bahwa Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan. Sebuah otoritas Palestina yang telah direvitalisasi.

Media Italia Pertanyakan Target PSSI Pada Kualifikasi Piala Dunia 2026

"Saat kita berjuang untuk perdamaian, Gaza dan Tepi Barat harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan, yang pada akhirnya berada di bawah Otoritas Palestina yang direvitalisasi, ketika kita semua bekerja menuju solusi dua negara,"  tulis Biden di artikel opini Washington Post, dilansir Al Jazeera, Minggu, 19 November 2023.  "Gaza tidak boleh lagi dijadikan platform terorisme. Tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali, tidak boleh ada pengepungan atau blokade, dan tidak boleh ada pengurangan wilayah," sambungnya

Dilarang Tanding, Mike Tyson Boleh Ajukan Banding

Biden menambahkan bahwa “setelah perang ini selesai, suara rakyat Palestina dan aspirasi mereka” harus disuarakan, dan membentuk pusat pemerintahan pasca krisis di Gaza.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden mengatakan dia telah menjelaskan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa menduduki Gaza akan menjadi “kesalahan besar” dan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.

BREAKING NEWS! Mike Tyson dan Jake Paul Dapat Larangan Bertinju Lagi

"Saya telah menjelaskan kepada Israel bahwa saya pikir adalah kesalahan besar bagi mereka untuk berpikir bahwa mereka akan menduduki Gaza dan mempertahankan Gaza," kata Biden pada konferensi pers di San Francisco. "Menurutku itu tidak berhasil,"

Netanyahu mengatakan awal bulan ini bahwa setelah perang, Gaza harus didemiliterisasi, dideradikalisasi, dan dibangun kembali. Israel perlu membentuk “pemerintahan sipil” untuk memerintah wilayah tersebut, yang telah dijalankan oleh Hamas sejak tahun 2006.

Halaman Selanjutnya
img_title