Jusuf Kalla Bicara Soal Boikot Produk Palestina
- screenshoot berita VivaNews
Diplomasi kemanusiaan itu perlu dilakukan secara besar-besaran di samping memberikan bantuan kepada warga Palestina.
"Karena itulah, maka tindakan nyata kita adalah memberikan bantuan secara riil," katanya.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Miftahul Huda juga menyatakan bahwa yang diharamkan MUI itu bukan produknya atau zatnya. Dia menjelaskan, produk tetap halal selama masih memenuhi kriteria kehalalan tetapi, yang diharamkan itu aktivitas atau perbuatan.
Dia menerangkan, fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 menjelaskan bahwa yang diharamkan adalah mendukung aksi agresi, baik secara langsung dan tidak langsung itu yang diharamkan. Dia meminta masyarakat tidak keliru memahami fatwa tersebut. "Jadi, yang diharamkan adalah perbuatan dukungan tersebut dan bukan barang yang diproduksi. Jadi, jangan salah dalam memahaminya," katanya.
Sementara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat yang mengikuti gerakan Boikot, Divestasi dan Saksi (BDS) agar jangan sampai salah alamat. Hal tersebut dia sampaikan menyusul kemungkinan adanya produk lokal yang justru terkena boikot.
"Yang dikhawatirkan oleh wakil presiden adalah jangan sampai melakukan boikot yang kemudian salah alamat," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi. Salah satu korban dari momentum BDS adalah Aqua yang difitnah sebagai produk terafiliasi Israel.
Padahal, Aqua merupakan produk yang sepenuhnya berisi tenaga kerja dan sumber daya Indonesia serta tidak terafiliasi dengan kegiatan politik apapun apalagi aneksasi Israel ke Palestina.
