Apindo Audiensi ke Gubernur Jabar Curhat Boroknya Sistem Pengupahan
VIVA Jabar – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat audiensi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dalam pertemuan tersebut, Apindo Jabar menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Gubernur Dedi dalam menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif.
Ketua Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik menegaskan dunia usaha saat ini menghadapi tantangan global, salah satunya dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat.
“AS merupakan pasar utama ekspor sektor unggulan Jabar. Perubahan kebijakan ini menuntut adaptasi cepat serta kebijakan strategis dari pemerintah daerah untuk menjaga daya saing,” ujar Ning, Jumat 18 April 2025.
Tak hanya itu, Ning Wahyu juga menyoroti pentingnya kepastian hukum, terutama dalam hal kebijakan pengupahan.
Ia menyesalkan inkonsistensi dalam pelaksanaan regulasi, seperti revisi SK Upah Minimum Sektoral Jabar 2025 yang telah ditetapkan namun akhirnya diubah akibat tekanan tertentu.
“Ketidakpastian ini meresahkan investor dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ning juga menegaskan perlunya mengakhiri polemik pengupahan yang terus berulang setiap tahun. Ia berharap pemerintah bisa hadir sebagai penengah dan pengayom semua pihak.
“Dewan Pengupahan harus dikembalikan fungsinya sebagai forum sah dan musyawarah antara pengusaha, pekerja, pemerintah, dan akademisi,” tegasnya.
Apindo Jabar juga menyampaikan keprihatinan atas konflik hubungan industrial seperti yang terjadi di Cirebon dan Sukabumi, yang menyebabkan ribuan pekerja dirumahkan karena perusahaan memilih menghentikan operasional akibat aksi demonstrasi berkepanjangan.
Hal ini tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga menimbulkan efek sosial ekonomi yang luas.
Apindo juga mengusulkan sejumlah inisiatif kolaboratif yaitu, pemanfaatan batik khas Jabar sebagai seragam pabrik pada hari tertentu untuk mendukung UMKM lokal dan memperkuat identitas budaya daerah.
Selain itu, penguatan rantai pasok bahan baku untuk industri garmen dan alas kaki melalui kerja sama dengan merek global juga diusulkan.
Apindo pun mendorong integrasi sistem perpajakan agar kontribusi industri langsung masuk ke kas daerah, serta pelaksanaan program wisata karyawan ke destinasi lokal sebagai sinergi antara sektor industri dan pariwisata.
Tak kalah penting, reformasi sistem rekrutmen juga menjadi sorotan, guna menghapus praktik percaloan tenaga kerja yang merugikan banyak pihak.
