Komisi I DPR RI Kecam Aksi Bule Bugil di Bali

VIVA Jabar - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyoroti aksi tak senonoh yang dilakukan para turis di Bali. Tanggapan itu disampaikan Anggota Komisi I, Christina Aryani

Christina Aryani mengingatkan banyak bule bermasalah di Bali jangan sampai nanti jadi bom waktu.

Ia menyampaikan demikian karena dikhawatirkan yang terjadi di Bali hanya jadi bom waktu. Kata dia, jika tak segera diatasi bisa menjadi gangguan dalam konteks kedaulatan negara. Ia menyinggung banyak kelakuan bule yang membuat resah dengan warga setempat karena merasa tak takut dan berbuat seenaknya. 

"Kami amati juga makin banyak turis yang berulah menimbulkan keresahan dan gesekan dengan warga lokal. Ada yang menyampaikan seakan-akan warga negara tertentu tengah membangun kerajaannya di Bali. Ini tidak sehat," kata Christina, dalam keterangannya, Senin, 29 Mei 2023. 

Dia mengatakan meski Bali tempat wisata dan siap menerima siapa pun tapi tetap diperhatikan terkait kepentingan kedaulatan negara. Christina heran dengan banyak bule di Bali yang nyambi bekerja untuk kepentingan bisnis. Kondisi itu melanggar aturan karena mereka datang ke RI hanya berbekal visa turis.  

Dia menyindir penerapan aturan yang terkesan kurang tegas. Lalu, ia menyoroti maraknya WNA mengambil alih pekerjaan warga lokal juga diakibatkan kurangnya kontrol dan pengawasan Christina menambahkan bukan tak mungkin apa yang terjadi di Bali saat ini dengan maraknya WNA menetap dan mencari penghidupan bisa menjadi isu serius dikaitkan dengan kedaulatan negara. 

"Yang tidak tepat selain menabrak aturan keimigrasian, isu pentingnya adalah pengambilalihan lapangan pekerjaan padahal apa yang dikerjakan WNA ini bukan special skill yang tidak bisa dikerjakan warga lokal. Ini sungguh disayangkan," jelas politikus Golkar tersebut. 

Lebih lanjut, dia merujuk temuan di lapangan bahwa WNA sampai melakukan pekerjaan rental kendaraan, salon, fotografer. Lalu, jenis pekerjaan lainnya yang sebenarnya bisa dikerjakan warga setempat.

"Kami bukan tidak menginginkan investasi luar masuk, justru kami sangat mendukung tentunya sesuai regulasi yang ada. Isu kami lebih terkait pekerjaan-pekerjaan yang dirambah WNA yang bukan special skill sehingga sesungguhnya bisa dikerjakan warga kita," kata Christina. 

Terkait maraknya bule nyambi kerja sampai geser mata pencaharian warga di Bali, ia menekankan persoalan ini tak hanya selesai pada urusan keimigrasian dan ketenagakerjaan. Namun, perlu juga menyangkut diplomasi antar negara

Menurut dia, Pemerintah RI terutama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar isu ini juga jadi perhatian. Ia bilang caranya bisa melalui Dubes warga asing di Indonesia.         

"Bisa dikeluarkan semacam imbauan terkait larangan bekerja tanpa izin untuk warga negaranya di Indonesia khususnya Bali," lanjut Christina. 

"Jadi, kami mendorong dua pihak bergerak, baik pemerintah kita sendiri maupun otoritas negara asal WNA", tandasnya.