SMAN 6 Solo Terseret Polemik Ijazah Jokowi, Kepala Sekolah Buka Suara

munarso kepala sekolah SMAN 6 solo
Sumber :

VIVA Jabar – Polemik seputar keaslian ijazah Joko Widodo kembali mencuat di ruang publik.

img_title HUT Karawang ke-392, Dedi Mulyadi Minta Kota Lebih Rapi dan Estetik

Menanggapi hal tersebut, pihak SMAN 6 Solo akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa tuduhan yang beredar tidak berdasar.

Munarso, perwakilan dari sekolah yang dahulu dikenal sebagai Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP), menyatakan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan pendidikan  Jokowi tersimpan dengan baik dan dapat diverifikasi.

img_title Dedi Mulyadi Pastikan Rp 21,6 Miliar Operasional Gubernur Jabar Tak Untuk Kepentingan Pribadi

“Kami punya bukti jelas, mulai dari buku induk, salinan ijazah, hingga surat penetapan nama sekolah dari masa itu. Tidak ada yang ganjil,” ujar Munarso

Ia menjelaskan bahwa SMPP berdiri sejak tahun 1975 sebagai bagian dari program pemerintah untuk mendukung pendidikan menengah atas di Solo.

img_title Dedi Mulyadi Minta Seluruh Sekolah di Jabar Kembali ke Pembelajaran Tatap Muka

Karena lokasinya bersebelahan dengan SMAN 5 Solo dan sebagian besar muridnya berasal dari sana, masyarakat mulai menyebut SMPP sebagai SMAN 6

meski nama resmi tersebut baru ditetapkan pada 1985 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Jokowi, lanjut Munarso, tercatat sebagai siswa angkatan tahun 1977 dan lulus pada semester pertama tahun 1980.

Ia menjelaskan bahwa masa studi 3,5 tahun saat itu merupakan kebijakan nasional yang diterapkan untuk menyelaraskan sistem pendidikan Indonesia dengan standar internasional.

“Waktu itu memang ada kebijakan nasional untuk menambah semester guna menyamakan sistem dengan luar negeri. Jadi masa studi beliau 3,5 tahun, itu normal,” tambah Munarso.

Ia juga menegaskan bahwa nama sekolah yang tercantum pada ijazah Jokowi adalah SMPP dengan penjelasan tambahan "SMA VI".

Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan saat itu dan tidak ada yang perlu dicurigai.

Dengan pernyataan terbuka ini, pihak sekolah berharap publik bisa lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh narasi yang tidak berdasar.**