Siswa Bermasalah Wajib Dikirim ke Barak Militer, Ini Penilaian DPR-RI Soal Kebijakan Dedi Mulyadi yang Kontroversial
VIVAJabar – Kebijakan Dedi Mulyadi terkait wajib militer untuk siswa bermasalah menuai banyak pro dan kontra.
Pasalnya, ada beberapa faktor sehingga perilaku siswa menjadi sulit diatur dan berani menyeleweng.
Salah satu menteri yang mendesak kajian kebijakan Dedi Mulyadi ialah Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi
- -
Ia berpandangan bahwa kebijakan Dedi Mulyadi perlu ada tindakan kajian terlebih dahulu secara intensif sehingga bisa diterapkan secara benar pada siswa.
"Hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang," kata Dasco.
Dasco mengaku belum mempelajari secara mendalam terkait kebijakan tyang dilakukan Dedi Mulyadi, ia uga tidak tahu bagaimana DPR-D Jawa Barat menanggapi kebijakan Dedi ini.
Padahal, menurut Dasco mengedepankan kajian saat ada program atau kebijakan perlu dilakukan agar kebijakan tepat sasaran.
"Saya belum secara lengkap membaca pernyataan Gubernur Jawa Barat. arena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda," ujar Dasco.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi akan menerapkan Siswa bermasalah wajib dibina di barak militer pada Mei 2025.
Kebijakan ini dilandaskan banyak kasus siswa yang mulai berprilaku buruk dan sudah lewat batas sehingga perlu ada penanganan intensif.
"Saya mau buat program, anak-anak yang nakal di rumahnya enggak mau sekolah, pengen jajan terus, balapan motor terus, sama orang tuanya melawan diserahin ke pemerintah Kota Depok untuk dibina di komplek militer dan komplek polisi. Setuju enggak?" kata Dedi.
Adapun nanti mekanismenya, Kebijakan ini akan berkoordinasi dengan orang tua, siswa, dan sekolah sehingga pendidikan yang diterima siswa bersifat transparan dan ada pesetujuan dari wali.*
