Dedi Mulyadi Diminta Sudahi Politik Gimmick dan Kembali ke Esensi Kepemimpinan
VIVA Jabar – Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai menjalankan kepemimpinan berbasis gimmick dan viralitas ketimbang tata kelola pemerintahan yang substantif. Menurut Romadhon, sejak dilantik, Dedi justru tampil sebagai 'aktor politik layar sentuh' alih-alih sebagai pemimpin yang membangun struktur.
“Yang dipertontonkan Dedi selama ini bukan kebijakan, tapi pertunjukan. Ia seperti menulis puisi di atas pasir basah. Indah sebentar, tapi tak meninggalkan jejak yang dalam,” ujar Romadhon dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).
Romadhon menyoroti kebijakan kontroversial Dedi yang ingin memasukkan siswa bermasalah ke barak militer. Menurutnya, ini adalah bentuk kegagalan memahami dunia anak dan pendidikan.
“Barak bukan tempat pendidikan karakter. Itu bentuk kekerasan simbolik yang menginjak hak anak dan nalar konstitusi,” katanya.
Lebih jauh, Romadhon menyebut Dedi memonopoli narasi publik, seolah hanya ia yang paling tahu kebutuhan rakyat. Hal ini terlihat dari minimnya koordinasi dengan DPRD Jawa Barat, kepala daerah kabupaten/kota, dan stakeholder pendidikan.
Romadhon Jasn
- Dokumentasi Pribadi
“Gaya main sendiri Dedi ini bukan cuma arogan, tapi berbahaya secara institusional,” tambahnya.
Romadhon mengatakan, Dedi menjelma menjadi pemimpin serba bisa, yakni gubernur, bupati, kepala dinas, hingga konten kreator. Tapi semuanya tanpa struktur partisipatif.
“Ia ingin menjadi kamera utama di setiap isu, padahal yang dibutuhkan rakyat adalah kerja nyata, bukan editan video berdurasi satu menit,” ucapnya.
Romadhon juga menilai, Dedi tengah terjebak dalam populisme digital, menggunakan media sosial bukan untuk membuka dialog, tetapi memproduksi monolog.
“Kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling mampu menyelesaikan masalah rakyat,” tegas Romadhon.
"Kita melihat seperti kekuasaan tanpa pengetahuan. Dedi mengerti simbol, tapi kehilangan makna. Ia tahu mencuri perhatian kamera, tapi gagal mencuri hati rakyat dengan kebijakan konkret,” sambungnya.
Untuk itu, Direktur Gagas Nusantara ini mendesak Dedi kembali ke prinsip kepemimpinan demokratis, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan rasionalitas.
“Jangan korbankan masa depan anak-anak hanya demi menjadi ‘media darling’. Dedi harus berhenti jadi panggung, dan mulai menjadi pemimpin,” tutup Romadhon.
