Pro dan Kontra Penghapusan Wisuda oleh Dedi Mulyadi, Ini Tanggapan Mendikdasmen Hingga Alasannya
VIVAJabar – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah memberikan peringatan dan pelarangan bagi sekolah yang melaksanakan Wisuda.
Kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra. Tim Pro merasa kebijakan Dedi Mulyadi dianggap benar karena esensi dari Wisuda sangatlah sakral dan hanya bisa dirasakan oleh sarjana yang telah menyelesaikan pendidikannya dengan menulis tulisan ilmiah.
Namun, ada juga tim yang kontra dimana mereka beranggapan bahwa keberadaan wisuda boleh diadakan selama tidak memberatkan sekolah dan orang tua.
Dedi Mulyadi
Salah satu tanggapan kontra kebiajakan Dedi Mulyadi ialah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.
Abdul Mu'ti beranggapan bahwa wisuda boleh diadakan selama tidak memberatkan kedua belah pihak. Ia menegaskan bahwa wisuda merupakan bentuk ekspresi kegembiraan dan rasa syukur atas pencapaian akademik siswa.
“Sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh? Yang penting jangan berlebih-lebihan dan jangan dipaksakan,”ujar Abdul Mu'ti.
Namun, Dedi Mulyadi tetap bersikeras untuk meniadakan wisuda karena ia telah mendapatkan banyak kasus dimana sekolah memberatkan orang tua siswa.
Dedi juga menegaskan kebijakan ini untuk melindungi masyarakat miskin yan tidak mampu untuk membayar wisuda sekolah.
“Kalau orang enggak mampu, lebih baik uang itu dipakai untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Ini orang tinggal di bantaran sungai, masa harus bayar wisuda?” ujar Dedi.**
