Kebijakan KDM Dibela Menteri HAM, Tanggapan Natalius Pigai Soal Kebijakan Siswa Dikirim ke Barak Militer
VIVAJabar – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terus menjadi trending topik lantaran kebijakannya yang tegas untuk Jawa Barat.
Baru-baru ini Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengungkapkan bahwa kebijakan dari Dedi Mulyadi tidaklah menyalahi aturan HAM.
Ia mengatakan bahwa kebijakan Dedi Mulyadi hanya sebagai bentuk upaya pembentukan karakter untuk siswa.
Dedi Mulyadi
"Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan corporal punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar hak asasi manusia," kata Pigai.
Natalius menjelaskan bahwa corporal punishment merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit tidak nyaman pada anak sebagi hukuman disiplin.
"Bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak." jelas Natalius.
"Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini," tambahnya.
Sebegaimana diketahui, Dedi Mulyadi mulai memberlakukan kegiatan waijb militer bagi siswa bermasalah untuk memberikan efek jera.
"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," kata Dedi.
Adapun kriteria menurut Dedi ialah siswa yang wajib mengikuti barak militer ialah siswa yang sulit dibina oleh orang tua dan sekolah.**
