Fraksi PDI Perjuangan Walk Out, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Diminta Hormati Lembaga Legislatif
VIVAJabar - Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar diwarnai aksi walk out anggota Fraksi PDI Perjuangan dengan alasan kecewa dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Sebetulnya bukan ke fraksi tapi ke anggota DPRD atau ke lembaga DPRD, bahwa gubernur sudah menyatakan tidak lagi perlu rapat dengan DPRD saat kegiatan di APDESI dan Musrenbang di Cirebon," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Memo Hermawan, Jumat 16 Mei 2025.
Menurut Memo, keberadaan DPRD dan Gubernur semestinya satu kesatuan legislatif dan eksekutif dan harus saling menunjang dan memperkuat bukan saling meniadakan.
DPRD Jawa Barat, kata Memo, terlegitimasi sebanyak 120 orang mewakili rakyat Jawa Barat sehingga untuk membuat perundang undangan harus dilibatkan, bukan dilecehkan.
"Kami fraksi PDI Perjuangan melakukan walk out demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD, bukan fraksi bukan kehormatan fraksi. Merasa prihatin lah DPRD direndahkan dan dilecehkan," kata Memo.
"Kami perlu berbuat dan ini perlu ke pimpinan untuk mengadakan interplasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Kami membela lembaga DPRD bukan fraksi tapi solidaritas kami bagaimana pun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain," tambahnya.
Anggota fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat menambahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah sewajarnya dihormati sebagai pemimpin tanpa mengesampingkan konsep trias politika, legislatif, yudikatif dan eksekutif tentunya harus saling menghormati.
"Nah kita melihat pernyataan gubernur, di acara Musrenbang yang agendanya membicarakan musyawarah tentang rencana pembangunan di provinsi Jawa Barat yang dihadiri banyak orang dan banyak tokoh,” terangnya.
“Ucapan gubernur itu mendiskreditkan bahkan kalau saya bilang melecehkan lembaga yang dilecehkan kalau lembaga dilecehkan otomatis anggota juga dilecehkan," tambahnya.
Doni menilai, Dedi Mulyadi yang merupakan eksekutif diduga memiliki pandangan dapat berjalan sendiri menjalankan pemerintahan.
"Ya kalau begitu, silakan APBD nya urus sendiri, Raperda buat sendiri jangan dibicarakan ke DPRD. DPRD nggak bisa diam ini lembaga negara ini dibangun dengan konsep demokrasi, nggak bisa. Tidak ada yang bisa berjalan dengan sendiri," kata Doni.
