Langkah Tidak Lazim Bahlil: Terobosan atau Risiko Baru bagi Lifting Minyak RI?

VIVA Jabar – Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan produksi minyak nasional yang masih jauh dari target kebutuhan dalam negeri. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, pada 2024, lifting minyak hanya mencapai sekitar 580 ribu barel per hari, padahal kebutuhan nasional mencapai 1 juta barel per hari. 

Untuk mengatasi stagnasi ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengambil langkah-langkah tidak lazim dengan melakukan reformasi regulasi dan evaluasi ketat terhadap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang lamban.

Langkah terobosan ini mencakup pencabutan izin pengelolaan blok migas bagi KKKS yang tidak menunjukkan kemajuan signifikan dalam lima tahun terakhir. Kebijakan tersebut berlaku tanpa pandang bulu, termasuk untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Menteri Bahlil menegaskan, “Kami tidak lagi mempermasalahkan sistem bagi hasil, baik gross split maupun cost recovery. Fokus utama kami adalah percepatan investasi dan produksi demi memenuhi kebutuhan nasional.”

Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menyambut positif kebijakan tersebut. “Keberanian Menteri Bahlil mengambil langkah yang tidak lazim ini sangat diperlukan untuk mengatasi kebuntuan produksi minyak nasional yang sudah berlangsung lama,” kayanya kepada awak media, Jumat (23/5/2025). 

Romadhon menilai, evaluasi ketat dan potensi pencabutan izin KKKS yang lamban adalah sinyal kuat agar pengelolaan migas lebih efisien dan produktif.

Namun, Romadhon juga mengingatkan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Halaman Selanjutnya

“Percepatan produksi harus diiringi dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau praktik korupsi,” katanya.