Kasus Laptop Rp9,9 Triliun Mencuat! Apa Peran Nadiem Makarim Dibalik Pengadaannya?
VIVAJabar — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, kini berada di pusaran penyelidikan terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun selama periode 2019–2022/2023. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung sejak 20 Mei 2025.
Kronologi Singkat dan Fakta Utama
Anggaran dan Uji Coba
Pengadaan ini dinilai melibatkan dana DAK sebesar Rp 6,4 triliun dan DSP Rp 3,58 triliun.
Pada 2019, Pustekom melakukan uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook dan menemukan efektivitas penggunaan yang rendah karena ketergantungan koneksi internet.
Persekongkolan Teknis
Terdapat dugaan pemufakatan jahat arah sistem operasi pilihan Chromebook meskipun kajian pertama menyarankan penggunaan OS Windows.
Penggeledahan dan Saksi
Kejaksaan Agung telah menggeledah dua apartemen mantan staf khusus Nadiem, menyita perangkat elektronik dan dokumen.
Saat ini, 28 saksi telah diperiksa, termasuk tiga stafsus era Nadiem.
Kapuspenkum Kejaksaan, Harli Siregar, menyampaikan bahwa Nadiemiregar, menyampaikan bahwa Nadiem dapat dipanggil jika penyidik memandang perlu.
Respons dan Klarifikasi Nadiem
Dalam konferensi pers dengan didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea pada 10 Juni 2025, Nadiem menyampaikan :
* Menghormati dan mendukung proses hukum, bersedia bekerja sama dan siap diklarifikasi.
* Program ini sebagai bagian dari mitigasi learning loss selama pandemi COVID-19 dengan mendistribusikan 1,1 juta laptop, modem 3G, dan proyektor kepada lebih dari 77 ribu sekolah.
* Mempertegas bahwa program dilakukan khusus untuk sekolah yang memiliki akses internet, bukan untuk wilayah 3T.
* Berargumen bahwa Chromebook 10–30% lebih murah dibandingkan perangkat lain dan OS-nya gratis, sehingga menghemat anggaran.
Potensi Dampak Kasus
Reputasi dan Karier
Nama Nadiem tercoreng dalam sorotan publik, yang berpotensi memengaruhi peluangnya di dunia pendidikan, teknologi, atau sektor publik (komisaris ataupun pendiri Startup).
Kepercayaan Publik
Dugaan persekongkolan dan penggunaan dana besar membuat publik mempertanyakan integritas program digitalisasi di pendidikan.
Politisasi dan Sentimen Anti korupsi
Kasus ini jadi batu ujian bagi sistem antikorupsi; bila penuntasan dilakukan transparan, memberi momentum kepercayaan.
Lagi pula, ICW sejak 2021 sudah mengkritik proyek ini sebagai tidak transparan.
Revisi Prosedur Pengadaan Pemerintah
