Walikota Bandung Bongkar Pungli SPMB, Harga Bangku Sekolah Bikin Melongo!

VIVAJabar – Dunia pendidikan Kota Bandung kembali diguncang skandal pungli dalam proses SPMB 2025. Walikota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkap praktik jual beli kursi yang mencapai Rp 5-8 juta per bangku sekolah.

Tim Saber Pungli menemukan indikasi kuat adanya pungutan liar di empat SMP Negeri favorit. Temuan ini membuat sistem penerimaan siswa baru yang seharusnya transparan menjadi carut marut.

Praktik pungli SPMB ini diduga sudah berlangsung lama dan merusak keadilan pendidikan. Walikota Bandung, Muhammad Farhan, langsung mengambil tindakan tegas untuk mencegah transaksi ilegal tersebut.

Kasus dugaan jual beli bangku sekolah ini menunjukkan betapa rentannya sistem pendidikan terhadap praktik korupsi. Orang tua siswa diharapkan tidak tergoda dengan tawaran jalur belakang yang merugikan.

Modus Operandi yang Mengejutkan

Berdasarkan hasil penyelidikan, praktik pungli SPMB dilakukan dengan cara menawarkan kursi kepada orang tua. Pelaku menawarkan jasa untuk memasukkan anak ke sekolah favorit dengan bayaran jutaan rupiah.

Walikota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kepala sekolah kemungkinan kecil terlibat karena baru dilantik pada 3 Juni. Namun, pihaknya tetap akan melakukan pendalaman untuk mencari dalang sebenarnya.

Dampak Psikologis pada Anak

Psikolog keluarga, Tia Rahmania menjelaskan dampak buruk praktik suap terhadap perkembangan moral anak. Anak yang mengetahui orang tuanya menyuap bisa kehilangan kepercayaan pada nilai kejujuran.

Praktik pungli SPMB juga dapat menyebabkan disonansi kognitif pada anak. Mereka bingung membedakan mana yang benar dan salah ketika melihat orang tua melakukan kecurangan.

Upaya Pencegahan yang Diperlukan

Walikota Bandung sudah membentuk Tim Yustisi Perda untuk menindaklanjuti kasus ini. Tim yang dipimpin wakil walikota ini akan bekerja sama dengan APH menuntaskan masalah pungli.

Transparansi dalam sistem penerimaan siswa baru menjadi kunci utama pencegahan. Audit eksternal independent juga diperlukan untuk memastikan fairness dalam proses seleksi.

Semua pihak harus bersatu memberantas praktik pungli SPMB yang merugikan masa depan pendidikan anak bangsa. Sanksi tegas bagi pelaku menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera.*