Honor Ratusan Karyawan Perumda Tirtawening Bandung Ditahan
- perumdatirtawening.co.id
VIVAJabar – Kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung, Tono Rusdiantono, yang menahan penyesuaian honor bagi 132 karyawan menuai protes keras dari kalangan DPRD.
Dua anggota Komisi III, Andri Rusmana dan Aan Andi, menyebut kebijakan itu tidak adil dan mencerminkan lemahnya kepemimpinan di tubuh BUMD tersebut.
Menurut Andri, para karyawan yang haknya ditahan telah mengantongi SK resmi.
Ia menilai, penundaan honor tersebut sangat tidak tepat di tengah fokus besar terhadap proyek strategis penyediaan air bersih di Kota Bandung.
“Seharusnya Plt Dirut lebih fokus pada hal-hal strategis. Proyek SPAM Bandung Terintegrasi akan melayani 350.000 pelanggan, dan SPAM Bandung Timur 100.000 pelanggan,” ujar Andri dalam keterangannya, Senin 14 Juli 2025.
“Ini proyek besar yang tengah kita dorong bersama, bukan malah membuat kegaduhan internal,” ujar Andri
Ia menyoroti bahwa proyek SPAM Bandung Terintegrasi akan melayani 350.000 pelanggan dan SPAM Bandung Timur mencakup 100.000 pelanggan.
Namun di tengah persiapan ground breaking akhir tahun ini, justru terjadi penahanan honor sebesar Rp100 juta per bulan yang menjadi hak 132 karyawan.
“Honor 132 karyawan itu nilainya kecil, hanya sekitar Rp100 juta per bulan, tapi justru itu yang ditahan,” katanya.
“Sementara kami dengar pejabat di Tirtawening yang merangkap tiga jabatan sebagai Plt Direktur Umum, Direktur Teknik dan Direktur Pelayanan justru menerima yang sangat besar, fantastis. Ini sangat mengganggu rasa keadilan,” tambahnya.
Andri mendesak Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, untuk turun tangan dan memastikan hak-hak karyawan diberikan secara adil.
Hal senada disampaikan Aan Andi. Ia menyayangkan konflik internal yang muncul di saat Tirtawening sedang menyusun langkah besar untuk menjawab kebutuhan air bersih warga Bandung.
“Saat ini PDAM baru bisa melayani 30 persen kebutuhan air. Proyek SPAM seharusnya jadi fokus bersama, tapi malah muncul masalah soal honor,” ujarnya.
Aan menilai tindakan Plt Dirut yang menahan hak karyawan bukan hanya tidak adil, tapi juga dzalim. Ia menyebut, semangat kerja justru bisa menurun bila hak-hak pegawai tak dihargai.
“Saat ini PDAM hanya bisa menyuplai 30 persen kebutuhan air di Kota Bandung,” katanya.
