Bulog Salurkan 1,3 Juta Ton Beras Murah dengan Zonasi, Berikut Daftarnya
VIVAJabar – Perum Bulog resmi meluncurkan Program Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara serentak di lebih dari 5.000 titik distribusi di seluruh Indonesia mulai 18 Juli 2025.
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menstabilkan harga beras di pasar, menjaga daya beli masyarakat, serta meredam inflasi pangan yang dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren kenaikan.
Sebanyak 1,3 juta ton beras akan disalurkan hingga Desember 2025 melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Volume tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memastikan keterjangkauan dan ketersediaan pangan pokok, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini rawan tekanan harga dan gangguan pasokan.
Gerakan pasar murah ini diharapkan memberi dampak langsung terhadap stabilitas harga beras nasional.
Bulog menetapkan harga eceran tertinggi (HET) SPHP secara zonasi: Rp12.500/kg untuk Zona 1 (Jawa, Bali, NTB), Rp13.100/kg untuk Zona 2 (Sumatra, Kalimantan, NTT), dan Rp13.500/kg untuk Zona 3 (Maluku, Papua).
Pembelian dibatasi maksimal 10 kg per orang dengan kemasan 5 kg per paket. Pengecer diwajibkan menggunakan aplikasi Klik SPHP untuk pencatatan transaksi, guna memastikan distribusi terpantau secara digital.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi denda hingga Rp2 miliar.
“Ini langkah konkret yang harus diapresiasi. Bulog bergerak cepat, dan itu menunjukkan kehadiran negara dalam mengendalikan gejolak pangan. Tapi perhatian utama kami adalah soal pemerataan. Jangan sampai program ini hanya efektif di kota besar, sementara wilayah rentan justru terlambat mendapatkan suplai,” ujar Romadhon Jasn, Direktur Gagas Nusantara, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/7/2025)
Romadhon Jasn
- Dokumentasi Pribadi
Untuk menjangkau wilayah terpencil, Bulog menggandeng sejumlah BUMN strategis seperti PT Pos Indonesia, Pupuk Indonesia, ID Food, dan PTPN.
Infrastruktur milik BUMN, termasuk kantor pos dan gudang distribusi, dimanfaatkan sebagai titik serah terima.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan seluruh mitra wajib mematuhi standar distribusi dan pelaporan agar program berjalan transparan dan akuntabel.
Romadhon menambahkan bahwa keterlibatan banyak BUMN ini positif, karena memungkinkan jalur distribusi yang lebih luas dan efisien.
"Namun tetap perlu evaluasi terbuka, agar publik tahu seberapa efektif program ini di lapangan, terutama di daerah 3T, yakni terdepan, terluar dan tertinggal," katanya.
