Kepala Daerah Jabar Tolak Deretan Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi
- Instagram @wartaekonomi
VIVAJabar – Sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Barat menolak kebijakan kontroversial Garut, mengusulkan pendekatan lebih inklusif dan kontekstual.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai sorotan publik setelah beberapa kebijakannya ditolak oleh sejumlah kepala daerah di wilayahnya.
Larangan study tour menjadi pemicu utama, namun bukan satu-satunya kebijakan yang mendapat penolakan.
Larangan study tour sekolah dasar hingga menengah atas melalui surat edaran gubernur dianggap sebagian kepala daerah terlalu represif.
Mereka menilai, kegiatan tersebut masih memiliki nilai edukatif penting jika dirancang dengan matang.
Beberapa kepala daerah memilih alternatif pengaturan ketat ketimbang pelarangan penuh.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memperbolehkan study tour asal tidak terkait penilaian akademik dan disertai izin orang tua.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersikap moderat dengan memberi izin syarat pengawasan ketat.
Sedangkan Bupati Bandung, Dadang Supriatna menegaskan kegiatan masih dapat dilakukan asalkan memiliki tujuan edukasi dan persetujuan orang tua.
Penolakan juga meluas ke kebijakan lain seperti sekolah dimulai pukul 06.30, siswa masuk barak militer, larangan wisuda sekolah serta penghapusan PR. Kepala daerah menyoroti bahwa kebijakan ini kurang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
Pengamat pendidikan menyarankan perlunya dialog terbuka antara Pemprov dan Pemda.
Menurut Yogi, pendekatan yang kaku bisa merusak ekosistem pendidikan dan sektor pariwisata lokal, serta menekan ekonomi daerah.
Survei publik bahkan mencatat dukungan tinggi terhadap kebijakan Dedi Mulyadi: sekitar 89–92% warga Jawa Barat menyetujui pelarangan study tour dan wisuda sebagai bentuk efisiensi sosial dan pengurangan beban finansial orang tua.
Akhirnya, ketidaksepakatan ini mencerminkan tantangan koordinasi antara Provinsi dan kabupaten/kota.
Para kepala daerah berharap adanya skema kebijakan yang lebih fleksibel, melibatkan orang tua, sekolah, dan komite pendidikan lokal agar solusi yang dihasilkan lebih inklusif.
