Tegas, Prabowo Pastikan DPR Hapus Tunjangan dan Hentikan Kunker LN

VIVAJabar – ‎Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa DPR RI siap mencabut sejumlah kebijakan internal, termasuk pemangkasan besaran tunjangan anggota Dewan serta penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

‎Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di Istana Negara, Minggu (31/8/2025), setelah bertemu dengan para ketua umum partai politik. 

‎Menurutnya, langkah ini menjadi jawaban atas kritik keras publik terhadap gaya hidup dan fasilitas mewah yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi masyarakat.

‎Respon atas Tuntutan Publik

‎Prabowo menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk meredakan keresahan masyarakat.

‎“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.

‎Sanksi untuk Anggota DPR

‎Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyoroti keputusan partai politik yang memberikan sanksi tegas kepada anggota DPR yang dianggap kontroversial. 

‎Empat anggota DPR, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), serta Eko Patrio dan Uya Kuya (PAN) akan dinonaktifkan mulai Senin, 1 September 2025.

‎Prabowo menegaskan, pemerintah tetap menghormati kebebasan menyampaikan pendapat. 

‎Namun ia mengingatkan, setiap aspirasi masyarakat harus disalurkan secara tertib agar tidak mengganggu stabilitas negara.

‎Dia juga meminta partai politik untuk lebih mendengar suara rakyat. 

‎“Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita, semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti,” kata Prabowo.

‎Sebagai tindak lanjut, pimpinan DPR disebut akan membuka ruang dialog langsung dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, serta kelompok-kelompok yang menyampaikan tuntutan. 

‎Tujuannya agar komunikasi terjalin tanpa perantara dan solusi bisa dicapai lebih cepat.

‎Langkah DPR untuk mencabut tunjangan dan menghentikan kunker luar negeri menjadi sinyal bahwa aspirasi publik mulai direspons secara nyata. 

‎Sementara itu, keputusan menonaktifkan sejumlah anggota Dewan juga menegaskan komitmen partai politik menjaga integritas parlemen.