Wakil Ketua DPRD Jabar Curhat Tunjangan Rp71 Juta Belum Cukup Beli Rumah
- Instagram@dprd.jawabarat
VIVAJabar – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, baru-baru ini mengungkapkan ketidakpuasannya mengenai tunjangan perumahan yang sebesar Rp 71 juta setiap bulan.
Meskipun angka itu terkesan tinggi, ia berpendapat bahwa jumlah tersebut tidak memadai untuk membeli rumah di Bandung.
Akibatnya, banyak rekan-rekannya terpaksa mengambil jalan sewa atau kontrak untuk tempat tinggal.
Iswara menyampaikan bahwa tunjangan bagi Ketua DPRD mencapai Rp 71 juta, sementara anggaran untuk anggota dewan lainnya adalah Rp 62 juta semuanya sudah terkena pajak progresif sekitar 30%. "Apa yang kami terima jelas tidak langsung cukup untuk membeli rumah," ujarnya.
DPRD Bandung Barat
- Instagram @infokbb_id
Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa sejumlah anggota dewan memilih untuk mengambil kredit pemilikan rumah (KPR) dari Bank Jabar Banten (BJB) guna menutupi cicilan atau biaya sewa.
Rata-rata cicilan tersebut mencapai Rp 44 juta per bulan, yang cukup menguras keuangan.
Pernyataan Iswara itu mendapat beragam tanggapan di media sosial. Sebagian warganet memberikan sindiran bahwa tunjangan tersebut seharusnya mendukung fasilitas hunian resmi, bukan untuk pembelian rumah pribadi.
Ada pula komentar yang mengaitkan masa jabat anggota dewan yang terbatas, sehingga pembelian rumah dirasa tidak tepat.
Di sisi lain, Iswara menyatakan bahwa DPRD Jabar membuka diri untuk evaluasi mengenai kebijakan tunjangan perumahan ini menunjukkan kesediaan untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat.
Kasus ini mencerminkan kerumitan dalam kebijakan tunjangan publik. Ketika angka yang besar pun masih dianggap kurang oleh pejabat, diperlukan transparansi yang lebih mengenai penggunaan, kesesuaian, dan relevansi tuntutan ini dalam konteks kesejahteraan pejabat serta kepentingan masyarakat.
