Pengamat Sebut Gubernur Jawa Barat Takut DPRD, Ini Alasannya
VIVAJabar - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat banyak sorotan publik karena anggaran fantastis untuk pejabat, seorang Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran dari Lembaga Advokasi Anggaran, Nandang Suherman memberikan kritik.
Menurutnya Pemprov Jawa Barat (Jabar) mulai dari Gubernur Jabar, Wakil Gubernur Jabar dan jajaran serta DPRD Jabar masih mewah dalam menggunakan dana APBD Jabar.
Keadaan tersebut tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih berada dalam kesulitan ekonomi.
"Fasilitas pejabat publik masih luar biasa, tidak masuk logika akal sehat seharusnya prihatin terlebih dahulu harusnya melakukan perbaikan dan perubahan agar menjadi contoh tapi tidak melakukan itu," ujar Nandang seperti ditulis VIVAJabar, Kamis (11/10/2025).
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
- Istimewa
Nandang menduga Gubernur Jawa Barat tidak berani mengurangi dana DPRD Jabar. Hal itu diduga agar dukungan dari DPRD Jabar tidak berkurang.
Untuk aDPRD Jawa Barat, kata Nandang diduga tidak berani mengubah anggaran Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. Sementara itu, yang diotak-atik hibah dan merealokasi dana infrastruktur.
Nandang tahu bahwa Gubernur Jawa Barat memang berhasil melakukan rasionalisasi bahkan memotong belanja barang dan jasa.
Namun, efisiensi anggaran untuk dirinya sendiri diduga tidak berani untuk dilakukan.
"Kalau untuk dirinya dia tidak berani itu yang menurut saya ironis di tengah kesusahan ekonomi ngedrop," katanya
Menurut Nandang Sekda Jawa Barat dapat meraup tunjangan tambahan penghasilan mencapai Rp 70 juta per bulan.
"Dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Barat masih mewah," kata dia.
Nandang menyebut bahwa Dedi Mulyadi hanya melakukan efesiensi terhadap pos-pos yang anggarannya kecil.
"Gubernur operasional Rp 28 miliar untuk berdua bersama wakil, per bulan gede juga. Yang selama ini menurut Dedi Mulyadi sudah dilakukan efisiensi ternyata efisiensi yang cetek-cetek seperti baju dinas, sementara yang gede tidak diganggu," pungkas Nandang.
