Mahfud MD Sebut Dirinya Diutus Jokowi untuk Lunasi Utang Pemerintah ke Swasta dan Rakyat
- viva.co.id
VIVA Jabar – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengaku diutus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Termasuk, kata dia, utang pemerintah kepada Pengusaha Jusuf Hamka.
“Terkait permintaan Jusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan utang pemerintah, bahwa benar Presiden menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat,” kata Mahfud dikutip dari Youtube Menko Polhukam pada Senin, 12 Juni 2023.
Menurut dia, perintah Presiden Jokowi itu secara resmi disampaikan dalam rapat internal tanggal 23 Mei 2022, kemudian disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 30 Juni, isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan.
“Kami sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham, itu sudah ada, di situ memutuskan untuk membayar,” ujarnya.
Kemudian, Mahfud menyebut Presiden Jokowi kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023, bahwa utang kepada swasta dan rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap supaya dibayar.
“Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya utang, kita menagih dengan disiplin. Tetapi, kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya utang juga harus membayar. Itu perintah Presiden,” ungkapnya.
Selanjutnya, Mahfud menyebut mungkin saja pemerintah punya utang kepada Jusuf Hamka. Sebab, kata dia, daftar utang pemerintah yang dianalisis mungkin sangat banyak. Maka, lanjut Mahfud, jika memang ada utang kepada Jusuf Hamka itu harus dibayar sesuai perintah Jokowi.
