Dedi Mulyadi Temukan 'Paradoks' Indonesia di Tengah Puluhan Ribu Warga KBB
- Istimewa
“Sehingga banyak problem seperti stunting tadi banyak yang salah kaprah. Problemnya stunting, rapatnya di hotel, dibikin studi banding, yang makan mereka saja, dapat perjalanan dinas, dapat menginap, harga kamar bisa Rp 1,5 juta padahal kan uang segitu bisa diberikan pada mereka (stunting),” ucap KDM.
Sehingga, kata KDM, Presiden Jokowi telah mengajarkan kecepatan dalam mengambil keputusan. Sehingga data yang telah ada tidak perlu lagi dirapatkan di hotel berbintang tapi langsung diselesaikan melalui pembagian anggaran dari mulai daerah, provinsi hingga pusat.
“Misal ada 1.000 kasus stunting, misal 500 diselesaikan kabupaten, 500 provinsi, dilihat problemnya kemudian suplai makanannya,” tuturnya.
Kang Dedi memberi contoh saat ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Saat itu ia bekerja sama dengan minimarket dan warung di setiap desa, RW hingga RT untuk menyiapkan kebutuhan bagi warga yang terindikasi stunting.
“Nah seperti ibu yang tadi misalnya, tinggal dilayani oleh warung disuplai berbagai kebutuhan pokoknya nanti tinggal pemerintah yang bayar. Kan data sudah ada jelas, dibanding anggaran habis oleh rapat di hotel berbintang terus,” katanya.
“Inilah paradoks di Indonesia. Orang stunting dibahas di hotel berbintang, kemiskinan dibahas di hotel berbintang, pejabat pakai mobil mewah rakyat tidak bisa sekolah,” lanjut KDM.
Paradoks itu pun terjadi di Jawa Barat. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan hampir setiap hari muncul postingan warga mengenai jalan rusak, irigasi rusak, kemiskinan hingga stunting.
