Dedi Mulyadi Sebut Negara Telah Berdosa Pada Rakyat Gegara Hal Ini
- Istimewa
VIVA Jabar – Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kerap terjadi setiap tahun sejak kebijakan itu dibuat. Bahkan di Jawa Barat ada 4.791 anak yang di-blacklist tidak boleh daftar ke sekolah negeri imbas dari kisruh tersebut.
Di hadapan puluhan ribu warga Kabupaten Kuningan yang hadir dalam acara Safari Budaya Menyambut Kemenangan 08 Presiden ke-8, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyebut dihilangkannya hak ribuan siswa tersebut bukan sebuah solusi untuk membenahi sistem pendidikan di Indonesia.
“Jadi kalau hari ini ada 4 ribu anak yang dikeluarkan dari sekolah negeri sampai tidak bisa sekolah karena dianggap melanggar, bukan begitu masalahnya,” ucap KDM, Jumat (22/7/2023).
Masalahnya, kata KDM, adalah mengapa pemerintah tidak menyiapkan ruang kelas baru disesuaikan dengan kebutuhan yang sudah menjadi kewajiban.
Menurutnya selama ini pemerintah memiliki anggaran triliunan rupiah untuk Pendidikan. Tapi mengapa hingga saat ini tidak bisa menyiapkan ruang kelas baru yang dirasionalisasi dengan jumlah peserta didik yang ada.
“Uangnya kemanakan itu? Jadi negara ini berdosa. Meminta rakyatnya sekolah, mewajibkan rakyat sekolah 12 tahun, tapi kelasnya tidak memadai, kursinya tidak memadai,” ujarnya.
Ia meminta kepada seluruh kader dan anggota dewan Partai Gerindra untuk membuat sikap tegas kepada pemerintah dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat dalam memperjuangkan hak-hak anak dalam memperoleh Pendidikan yang baik.
