Solusi Pengelolaan Sistem Pendidikan di Jawa Barat Ala KDM
- Istimewa
VIVA Jabar - Rutinitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tiap tahun kerap menimbulkan kekisruhan. Tahun ini, Pemerintah Jawa Barat dikabarkan telah mem-blacklist 4.791 calon peserta didik baru. Harapan mereka untuk bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri pun pupus.
Atas dasar itulah, Kang Dedi Mulyadi (KDM) ikut mengkampanyekan pengelolaan sistem pendidikan yang sehat dan menyentuh pada kebutuhan rakyat.
Di hadapan puluhan ribu warga Kabupaten Kuningan yang hadir dalam acara Safari Budaya Menyambut Kemenangan 08 Presiden ke-8, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyebut dihilangkannya hak ribuan siswa tersebut bukan sebuah solusi untuk membenahi sistem pendidikan di Indonesia.
“Jadi kalau hari ini ada 4 ribu anak yang dikeluarkan dari sekolah negeri sampai tidak bisa sekolah karena dianggap melanggar, bukan begitu masalahnya,” ucap KDM, Jumat (22/7/2023).
Masalahnya, kata KDM, adalah mengapa pemerintah tidak menyiapkan ruang kelas baru disesuaikan dengan kebutuhan yang sudah menjadi kewajiban.
Menurutnya selama ini pemerintah memiliki anggaran triliunan rupiah untuk Pendidikan. Tapi mengapa hingga saat ini tidak bisa menyiapkan ruang kelas baru yang dirasionalisasikan dengan jumlah peserta didik yang ada.
KDM Terharu Kisah Hidup Rosmalia Janda Kuningan ditinggal Mati Suami
- Istimewa
“Uangnya kemanakan itu? Jadi negara ini berdosa. Meminta rakyatnya sekolah, mewajibkan rakyat sekolah 12 tahun, tapi kelasnya tidak memadai, kursinya tidak memadai,” ujarnya.
Ia meminta kepada seluruh kader dan anggota dewan Partai Gerindra untuk membuat sikap tegas kepada pemerintah dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat dalam memperjuangkan hak-hak anak dalam memperoleh Pendidikan yang baik.
“Negara sudah merdeka puluhan tahun, pejabat setiap tahun ke luar negeri tapi rakyat mau sekolah susah. Berarti ini ada masalah. Uangnya cukup, banyak, hanya belanjanya seharusnya butuh bangku malah beli alat peraga, butuh kelas malah beli ATK,” ucapnya.
KDM menyebut, saat ini rakyat tidak meminta banyak kepada pemimpinnya. Rakyat hanya meminta sekolah tidak susah, dekat sehingga tidak perlu ongkos dan tidak ada lagi pungutan atas nama apapun.
Selama ini, KDM kerap menyelesaikan masalah warga yang ijazah ditahan sekolah karena belum menyelesaikan administrasi keuangan. Terakhir, kasus di Cimahi dimana ijazah ditahan karena siswa belum melunasi infaq pembangunan masjid.
Dedi Mulyadi
- Istimewa
Setelah dikonfirmasi ternyata sekolah terpaksa membuat infaq karena harus membangun masjid sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar yang diwajibkan pemerintah.
Sementara di satu sisi uang operasional yang diberikan pemerintah kurang dan sering telat.
“Kalau seperti itu yang kaya silakan bantu menyumbang sebagai bentuk ibadah. Yang miskin biarkan sekolah dengan fasilitas yang baik,” ujar KDM.
Pada Safari Budaya kali ini hadir sejumlah tokoh Partai Gerindra seperti Hashim Djojohadikusumo yang tak lain adik kandung Prabowo Subianto.
Selain itu terlihat sejumlah petinggi dan kader datang untuk menyapa warga Kabupaten Kuningan.
