Bey Komitmen Jalankan Intruksi Presiden Soal Integrasi Moda Transportasi Publik
- screenshoot by Viva
VIVA Jabar - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Machmudin mencatat beberapa instruksi Presiden Joko Widodo untuk integrasi transportasi publik.
Catatan itu didapatkan saat Bey menghadiri Rapat Terbatas (Ratad) bersama Presiden dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2023).
Bey menuturkan, ada beberapa point yang dibahas dan salah satunya yang penting ialah pembahasan soal integrasi transportasi publik, diantaranya Kereta Cepat Whoosh.
Menurut Bey, Presiden ingin Jabar segera mengintegrasikan Kereta Cepat Whoosh, terhubung dengan kereta feeder dari satu stasiun ke stasiun lainnya untuk mempermudah akses masyarakat.
"Kita tahu (Kereta Cepat Whoosh) sudah terintegrasi dari (Stasiun) Padalarang menuju Stasiun Kota Bandung menggunakan kereta feeder. Titik lainnya seperti (Stasiun) Tegalluar juga segera ada kereta feeder ke Kota Bandung atau tujuan sekitarnya," ujar Bey.
Presiden, kata Bey, juga meminta Jabar segera mengkaji rencana LRT yang akan mengintegrasikan wilayah Bandung selatan dengan utara sekaligus mengurai kemacetan.
Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin di Kereta Cepat Jakarta-Bandung
- Humas / DKIS (Biro Adpim) Jabar
"Harus segera dilakukan transportasi publik yang berbeda (LRT), jadi benar-benar baru tidak hanya mengandalkan yang sudah ada," kata Bey.
Untuk itu, Bey merencanakan tindak lanjut dan mengagendakan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menggali lebih detail LRT, agar kajiannya tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dalam Ratas, kata Bey, Presiden juga meminta agar transformasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik terus disosialisasikan kepada masyarakat.
"Arahan Presiden semua (moda) transportasi sebaiknya terintegrasi untuk memudahkan dan memindahkan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi publik," ucap Bey.
Jika transportasi sudah terintegrasi, diharapkan kemacetan di kota metropolitan seperti Jakarta, Jabodetabek, begitu pula di Bandung Raya, bisa dikurangi.
Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin di Kereta Cepat Jakarta-Bandung
- Humas / DKIS (Biro Adpim) Jabar
"Karena kita tahu bahwa kerugian yang dihasilkan oleh kemacetan sangat luar biasa, untuk Jakarta sekitar Rp65 triliun, tapi untuk Jabodetabek itu sekitar Rp100 triliun. Nah di daerah-daerah lain sekitar Rp12 triliun," imbuhnya.
"Jadi Presiden mengingatkan harus ada inovasi khusus dalam pembangunan atau terintegrasinya transportasi publik," kata Bey.
Ratas yang berlangsung satu jam lebih tersebut dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, dihadiri pula Wapres Kyai Maruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri BUMN, Wakil Menteri Keuangan, juga Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta Penjabat Gubernur Provinsi Banten.
