Pecah Kongsi dengan KPP, Demokrat Ditawari 2 Partai Lahirkan Poros Baru

VIVA Jabar – Manuver politik bawah tanah yang dilancarkan oleh Partai NasDem dan Anies Baswedan dengan tiba-tiba menggandeng Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres, dipandang sepihak oleh Partai Demokrat.

Karenanya hal tersebut, melalui Rapat Majlis Tinggi, Partai Demokrat mencabut dukungannya terhadap Capres Anies Baswedan. Itu sekaligus sebagai penanda bahwa partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu juga keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sementara itu, Ketua Majlis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan bahwa ada tawaran untuk membentuk poros atau koalisi baru yang terdiri dari Demokrat, PKS dan PPP.

Kata SBY, tawaran tersebut disampaikan oleh seorang menteri yang kini masih aktif di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH. Ma'ruf Amin.

"Kita juga tahu seorang menteri, sekarang ini, menteri masih aktif dari kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, PKS, dan PPP." ujar SBY di saat memberi arahan dalam Sidang Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat dikutip dari tvOnenews pada Sabtu, 2 September 2023.

SBY melanjutkan bahwa tawaran membentuk koalisi baru itu sudah disetujui oleh 'Pak Lurah'.

"Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya," imbuhnya.

Namun demikian, SBY enggan menyebut nama Menteri yang sempat menawarkan terbentuknya koalisi baru tersebut.

Selanjutnya, SBY mengatakan bahwa ada tawaran juga dari Prabowo Subianto untuk bergabung pada koalisinya.

"Yang kedua, Pak Prabowo datang ke Pacitan menemui saya dan menyampaikan juga ajakannya," kata SBY.

Ia menilai ajakan-ajakan yang ditawarkan oleh pihak Ganjar dan Prabowo merupakan cara-cara berpolitik yang baik, sah, dan terbuka.

"Itu dibenarkan dalam demokrasi dan dunia politik. Ajakannya saya dengarkan juga tulus dan serius. Dilakukan dengan terbuka, publik juga tahu. Ini 'kan baik untuk transparansi politik dibandingkan manuver bawah tanah yang penuh misteri," kata Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Terlepas dari tawaran-tawaran tersebut, lanjut SBY, Demokrat tidak perlu gegabah menentukan sikap. SBY mengusulkan agar Demokrat tidak langsung mengambil sikap, tapi tunggu keadaan hingga tenang.

"Menurut pandangan saya, hari ini, besok atau lusa, belum saatnya kami ambil keputusan ke mana Demokrat akan bergabung atau capres mana yang kami dukung. Saya pikir, belum saatnya," kata dia.