Dedi Mulyadi: Prabowo Presiden Tak Akan Mengurusi yang Remeh Temeh, Cukup Dana Desa Diperbesar

Menurutnya yang jadi problem saat ini adalah kepercayaan pada partisipasi pengelolaan Pembangunan yang kurang pada desa. Padahal ia menilai justru paling kuat dan ideal adalah otonomi desa.

“Dalam pandangan saya yang paling kuat dan ideal adalah otonomi desa karena mengurus rakyat langsung. Otonomi kabupaten tidak langsung, bupati tidak berhubungan langsung dengan tetangga desa, tetapi kepala desa berhubungan langsung,” ucapnya.

Problem lainnya, lanjut KDM, adalah desa selalu menjadi objek politisasi. Misalnya kasus Kades yang korupsi selalu dibesar-besarkan. Padahal dari puluhan ribu desa di Indonesia kasusnya kecil hanya hitungan jari.

Padahal dari segi pengawasan dana desa sangat mudah karena anggarannya terbuka dan kecil. Berbeda dengan anggaran di kabupaten, provinsi apalagi Kementerian yang sulit diakses dan nominalnya besar.

“Sehingga anggaran harus didistribusikan pada wilayah yang lebih kecil agar mudah dibaca dan mudah dikontrolnya. Bayangkan anggaran disebar di seluruh Indonesia, setiap desa dikontrol oleh masyarakat desa secara langsung. Kita kan gak bisa mengontrol anggaran di kementerian, begitupun kontrol anggaran di kabupaten, susah, baca buku anggarannya saja susah,” ujarnya.

Dari seluruh permasalahan tersebut maka banyak Kades yang gelisah dan ketakutan. Sebab anggaran desa kecil tapi terlalu banyak pihak mengontrol padahal bukan kapasitasnya karena mudah diakses oleh semua pihak.

“Pak Prabowo Subianto jadi presiden tak akan mengurusi yang remeh temeh, cukup dana desa diperbesar,” ujar KDM.