Dianggap Makan Gaji Buta, Aktivis Subang Kritisi Kinerja Komisaris BUMD
Jabar – Jabatan Komisaris BUMD di Kabupaten Subang sangat vital yaitu mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. Namun hal tersebut sepertinya tidak terjadi di Subang.
Di mana, Komisaris BUMD yang berstatus ASN jarang ngantor, hingga mendapatkan penghasilan tambahan di tempatnya bertugas.
"Komisaris BUMD di Kabupaten Subang kan ada dari unsur pemerintahan. Pengamatan saya, mereka tidak bekerja secara maksimal," ujar Aktivis Subang, Pram kepada Viva Jabar, Selasa ( 9/7 ).
Seharusnya, kata dia, Komisaris yang diamanahkan untuk bertugas di BUMD menjalankan fungsi nya dengan baik. Jangan hanya melaporkan kegiatan ke pemegang saham per triwulan sekali.
Menurut Pram, para Komisaris dari unsur pemerintahan tersebut hanya makan gaji buta. Tanpa ada inovasi dan juga evaluasi secara menyeluruh.
"Jangan sampai BUMD jadi dapur pimpinan Pemerintah Daerah saja, harus ada inovasi dan evaluasi," jelas dia.
Belum lagi, para Komisaris tersebut harus memiliki skill yang mumpuni. Seperti pengawasan dalam pengembangan core bisnis, pengawasan secara administratif dan lainnya.
Untuk di Kabupaten Subang sendiri terdapat BUMD yang potensial mulai dari PT Perumda, Bank Subang, PT Subang Sejahtera, PT Subang Energi Abadi. Dari BUMD tersebut seharusnya jangan hanya mengandalkan modal penyerta dari Pemerintah Daerah saja, melainkan harus ada inovasi.
"Kalau mengandalkan pemberian modal penyerta ya enak dong. Kan semua harus berinovasi. Terutama Komisaris dari unsur pemerintahan mereka harus bekerja. Jangan hanya bertugas untuk mendapatkan penghasilan tambahan saja," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Pj Bupati Subang meminta pada jajaran BUMD agar meningkatkan kreativitas dan berinovasi dalam mendapatkan penghasilan.
"Harus mandiri, dan tidak selalu mengandalkan pemerintah daerah," ujar PJ Bupati Subang Imran beberapa waktu yang lalu.
Pj Bupati asal Lhokseumawe tersebut menegaskan, BUMD harus bisa menghasilkan PAD untuk pemerintah daerah. Tentunya dengan melahirkan solusi agar semakin mendorong pembangunan yang lebih signifikan
Jabar – Jabatan Komisaris BUMD di Kabupaten Subang sangat vital yaitu mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. Namun hal tersebut sepertinya tidak terjadi di Subang.
Di mana, Komisaris BUMD yang berstatus ASN jarang ngantor, hingga mendapatkan penghasilan tambahan di tempatnya bertugas.
"Komisaris BUMD di Kabupaten Subang kan ada dari unsur pemerintahan. Pengamatan saya, mereka tidak bekerja secara maksimal," ujar Aktivis Subang, Pram kepada Viva Jabar, Selasa ( 9/7 ).
Seharusnya, kata dia, Komisaris yang diamanahkan untuk bertugas di BUMD menjalankan fungsi nya dengan baik. Jangan hanya melaporkan kegiatan ke pemegang saham per triwulan sekali.
Menurut Pram, para Komisaris dari unsur pemerintahan tersebut hanya makan gaji buta. Tanpa ada inovasi dan juga evaluasi secara menyeluruh.
"Jangan sampai BUMD jadi dapur pimpinan Pemerintah Daerah saja, harus ada inovasi dan evaluasi," jelas dia.
Belum lagi, para Komisaris tersebut harus memiliki skill yang mumpuni. Seperti pengawasan dalam pengembangan core bisnis, pengawasan secara administratif dan lainnya.
Untuk di Kabupaten Subang sendiri terdapat BUMD yang potensial mulai dari PT Perumda, Bank Subang, PT Subang Sejahtera, PT Subang Energi Abadi. Dari BUMD tersebut seharusnya jangan hanya mengandalkan modal penyerta dari Pemerintah Daerah saja, melainkan harus ada inovasi.
"Kalau mengandalkan pemberian modal penyerta ya enak dong. Kan semua harus berinovasi. Terutama Komisaris dari unsur pemerintahan mereka harus bekerja. Jangan hanya bertugas untuk mendapatkan penghasilan tambahan saja," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Pj Bupati Subang meminta pada jajaran BUMD agar meningkatkan kreativitas dan berinovasi dalam mendapatkan penghasilan.
"Harus mandiri, dan tidak selalu mengandalkan pemerintah daerah," ujar PJ Bupati Subang Imran beberapa waktu yang lalu.
Pj Bupati asal Lhokseumawe tersebut menegaskan, BUMD harus bisa menghasilkan PAD untuk pemerintah daerah. Tentunya dengan melahirkan solusi agar semakin mendorong pembangunan yang lebih signifikan