PJ Bupati Subang Ancam SKPD yang Tidak Maksimal Dalam Penyerapan Anggaran

Jabar, VIVA - Serapan anggaran di tingkat SKPD Kabupaten Subang yang masih rendah membuat PJ Bupati Subang berang.

ASN asal Lhokseumawe tersebut menilai penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator bagi SKPD dalam menjalankan dan memaksimalkan programnya.

"Itu betul, serapan anggaran masih rendah. Terutama di Dinas PUPR yang masih dibawah 50 persen," ujar PJ Bupati Subang Dr Imran kepada Viva Jabar, Kamis (15/8).

Bahkan untuk mengetahui kendala penyerapan di Dinas PUPR, Imran menempatkan Inspektur IRDA di dinas yang menaungi proyek dan pembangunan pemerintah tersebut.

"Saya tempatkan Inspektur IRDA sebagai PLT di Dinas PUPR, untuk mendalami serapan, mengaudit dalam proses lelang, dan memonitoring pelaksanaan kegiatan. Sehingga akselarasi anggaran bisa tercapai dengan maksimal termasuk kegiatan - kegiatan yang ada," ungkapnya.

Imran menargetkan, untuk serapan anggaran di triwulan ketiga bisa tercapai sekitar 70 persen. Oleh karenanya SKPD-SKPD harus menyerap anggaran secara maksimal. Karena jika itu tidak dilakukan maka Dinas yang bekerja secara rutinitas saja akan diberikan anggaran seadanya di tahun depan.

"Bagi Dinas yang kerjanya hanya rutinitas tanpa ada daya ungkit. Maka di tahun depan hanya diberi anggaran seadanya saja," ancam Imran.

Sekertaris Daerah Kabupaten Subang Asep Nuroni mengatakan, ketika suatu daerah bisa mengoptimalkan APBD secara maksimal maka tingkat kemandirian secara fiskal akan terus bertumbuh dan berkembang.

Oleh karena itu ia berharap, SKPD-SKPD yang masih rendah dalam serapan anggaran bisa memaksimalkan penyerapannya. Selain evaluasi yang rutin dilakukan untuk mengingatkan dan memotivasi.

"Anggaran di kas daerah sudah siap kok,. Kendala nya di mana, ayo maksimalkan," tegas Sekda

Jabar, VIVA - Serapan anggaran di tingkat SKPD Kabupaten Subang yang masih rendah membuat PJ Bupati Subang berang.

ASN asal Lhokseumawe tersebut menilai penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator bagi SKPD dalam menjalankan dan memaksimalkan programnya.

"Itu betul, serapan anggaran masih rendah. Terutama di Dinas PUPR yang masih dibawah 50 persen," ujar PJ Bupati Subang Dr Imran kepada Viva Jabar, Kamis (15/8).

Bahkan untuk mengetahui kendala penyerapan di Dinas PUPR, Imran menempatkan Inspektur IRDA di dinas yang menaungi proyek dan pembangunan pemerintah tersebut.

"Saya tempatkan Inspektur IRDA sebagai PLT di Dinas PUPR, untuk mendalami serapan, mengaudit dalam proses lelang, dan memonitoring pelaksanaan kegiatan. Sehingga akselarasi anggaran bisa tercapai dengan maksimal termasuk kegiatan - kegiatan yang ada," ungkapnya.

Imran menargetkan, untuk serapan anggaran di triwulan ketiga bisa tercapai sekitar 70 persen. Oleh karenanya SKPD-SKPD harus menyerap anggaran secara maksimal. Karena jika itu tidak dilakukan maka Dinas yang bekerja secara rutinitas saja akan diberikan anggaran seadanya di tahun depan.

"Bagi Dinas yang kerjanya hanya rutinitas tanpa ada daya ungkit. Maka di tahun depan hanya diberi anggaran seadanya saja," ancam Imran.

Sekertaris Daerah Kabupaten Subang Asep Nuroni mengatakan, ketika suatu daerah bisa mengoptimalkan APBD secara maksimal maka tingkat kemandirian secara fiskal akan terus bertumbuh dan berkembang.

Oleh karena itu ia berharap, SKPD-SKPD yang masih rendah dalam serapan anggaran bisa memaksimalkan penyerapannya. Selain evaluasi yang rutin dilakukan untuk mengingatkan dan memotivasi.

"Anggaran di kas daerah sudah siap kok,. Kendala nya di mana, ayo maksimalkan," tegas Sekda