Bantuan Kapal Dipindahtangankan? Kejari Subang: Sedang Kita Tangani

"Mereka biasanya langsung mengajukan ke pusat. Secara otomatis kita di daerah kurang mengetahuinya, " kata Budi.

Sementara itu Aktivis Pemerhati Kebijakan Pemerintah, Asep Iwan mengatakan semua bantuan yang bersumber dari pemerintah hendaknya dijaga dan dilaporkan baik ketika hilang ataupun mengalami kerusakan.

Mengenai bantuan kapal, Asep menyebut bisa terjadi tindak pidana ketika kelompok nelayan menjual (memindah tangankan) aset dari pemerintah pusat tersebut ke tangan orang lain.

"Apalagi jika sampai dijual, wah itu bisa kena tindak pidana," kata Asep.

Selanjutnya ia meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan agar melakukan audit, kepada kelompok-kelompok nelayan penerima bantuan kapal penangkap ikan tersebut.

"Harus dilakukan audit, apakah kapal tersebut masih ada, atau malah dijual," pinta Asep.