Kasus Kecurangan PPDB Semakin Merebak, Bima Arya Ancam Diskualifikasi Pihak Yang Tidak Bertanggung J

VIVA Jabar - Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto menegaskan, orang tua  yang mengakal-akali domisili peserta calon siswa di Kartu Keluarga dalam PPDB akan didiskualifikasi sebelum pengumuman.

Hasil cek di lapangan home visit ditemukan banyak siswa tercantum dalam kartu keluarga domisili terdekat dengan sekolah SMP Negeri 1 Kota Bogor.

"Kan semuanya juga sudah menandatangani pernyataan, Surat pertanggungjawaban Mutlak, apabila tidak sesuai harus mundur (diskualifikasi). Nah, ini tidak usah menunggu (siswa) sampai diterima.

Dengan keputusan seperti ini maka, semua harus menghitung kembali," kata Bima usai rapat membentuk tim untuk menelusuri data siswa, di kantor Disdukcapil Kota Bogor, Jumat 7 Juli 2023.

Bima menyarankan agar para orang tua mendaftarkam anaknya seusai domisili tempat tidak. Dan tidak memanipulasi data kependudukan. Dan saat ini masih ada waktu pendaftaran.

"Silahkan mendaftar (sekolah) sesuai domisili saja. Tidak usah merekayasa memanipulasi data kependudukan. Yang daftar ke SMP masih ada waktu," katanya.

Bima menyampaikan, hasil di lapangan menunjukan bahwa ditemukan banyak pelanggaran kartu keluarga yang palsu, kartu keluarga yang diupdate tetapi tidak sesusai, antara domisili dan dokumen yang ada.

Sehingga ia memutuskan untuk membentuk tim khusus untuk membongkar dan menelusuri sekaligus juga memastikan bahwa semua sesuai dengan aturan. Tim terdiri dari Inspektorat, kemudian bagian pemerintahan, kadisdukcapil, kadisdik, dan seluruh camat. 

"Ini dipimpin pak Iwan asisten 1, ada Dukcapil, ada Disdik dan ada semua camat di sini. Tim ini bertugas untuk menelusuri melakukan verifikasi faktual di lapangan, untuk pendaftar SMP.  Karena saya lihat tidak dilakukan verifikasi faktual di lapangan," jelas Bma.

Tim ini akan bekerja keras satu dua hari kedepan, sehingga pengumuman untuk pendaftaran SMP itu akan diundur satu hari hingga tanggal 11 Juli 2023 agar memberikan kesempatan tim ini untuk memverifikasi terhadap semuanya. Apakah tim yang dibentuk bersih dari praktik percaloan, Bima memastikan tim bekerja seusai target.

Jadi kita pastikan tidak ada yang bermain-main dengan data kartu keluarga. Pokoknya tim ini bekerja seusai dengan target yang saya tetapkan tadi verifikaksi faktual. Saya percaya lah dengan pak Iwan  (asisten 1). Dan inpektorat. Jadi saya tugaskan untuk itu," imbuh Bima.

Kedua, lanjut Bima, tim ini juga bertugas untuk melakukan penelusuran di lapangan terkait daftar yang ke SMA. Karena SMA bukan ranah Pemerintah Kota Bogor, maka tim ini akan memberikan rekomendasi kepada KCD kepada sekolah-sekolah SMA, terkait dengan nama-nama yang tidak sesuai di data kartu keluarganya. 

"(PPDB) yang daftar ke SMA pun masih ada waktu karena belum diumumkan, karena masih belum final. Kemudian kami akan merekomendasikan nama-nama itu dan pasti itu pun sudah ada. Nama-nama yang potensi didiskualifikasi nantinya oleh pihak provisi (dinas pendidikan provinsi Jawa Barat untuk PPDB SMA)," jelasnya.

Terkait data domisili fiktif, kata Bima, dirinya memberikan tugas khusus kepada inspektorat untuk menelusuri siapa saja yang bertanggung jawab sehingga terjadi pelanggaran data-data kependudukan.

Sebab, tak dipungkiri bahwa ada praktik percaloan dalam memanipulasi data pendudukan anak untuk mendaftar sekolah "(Ada calo masuk sekolah?) Ya sudah pasti ada, sudah pasti ada, tinggal calonya ada di mana saya minta inspektorat menelusuri lah," jelasnya.