Ciptakan Pemilu Damai,Ini Imbauan Dewan Pers

VIVA Jabar - Dewan Pers meminta wartawan untuk tidak lagi (stop) menjadikan media sosial sebagai sumber berita, apalagi memasuki tahun politik, karena saat ini media sosial umumnya digunakan oleh pendengung sebagai sarana propaganda dan kampanye.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan dalam forum Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Ambon, Maluku, Rabu (20/9/2023), kemarin.

"Sekarang ada isu yang dilempar buzzer soal penamparan Wakil Menteri, sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik harus benar-benar diverifikasi dulu kebenarannya sebelum dijadikan berita," ujar Asep Setiawan.

Menurut Asep, pada era keterbukaan saat ini, masyarakat memiliki hak untuk memiliki dan mengakses media sosial, namun di belakangnya ada 'penumpang gelap' berupa pendengung bayaran yang melempar berbagai isu.

"Ini menjadi tantangan bagi dunia pers dan wartawan untuk berhati-hati dalam menelaah dan menerima informasi," kata dia. 

Oleh sebab itu, ia mengingatkan saat menerima informasi dianalisis dulu, apakah benar atau tidak. 

Halaman Selanjutnya

"Apakah masuk akal ada seorang menteri menampar wakil menteri di rapat kabinet? Kan tidak, karena itu jangan langsung dibuat beritanya," kata dia.