Anggap Rekrutmen Guru ASN Melalui Seleksi Tak Adil, Kang Dedi Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi

Jabar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi menganggap rekrutmen guru ASN melalui seleksi merupakan ketidak adilan bagi guru yang sudah lama mengabdi sebagai guru honorer. Karenanya, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap proses pengangkatan guru ASN.

Kang Dedi (sapaan akrab Dedi Mulyadi) menyampaikan hal itu setelah ia bertemu dengan seorang guru bernama Ujang Yayah Hidayat yang sudah mengabdi selama 15 tahun sebagai guru honorer di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Kendati demikian, Ujang belum juga diangkat sebagai ASN maupun PPPK.

Awal mula pertemuan Kang Dedi dengan Ujang adalah ketika Kang Dedi sedang berkeliling dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan ‘Hariring Peuting Romadon Mendak Caang Poek Peuting’ di Lapangan Desa Sukamaju, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, kemarin malam.

Pada acara tersebut, keduanya bertemu. Namun, pertemuan itu bukanlah pertemuan antara Kang Dedi dengan Ujang sebagai seorang guru, tapi dengan Ujang sebagai tukang penjual kopi ketika itu.

Ternyata, Ujang dalam kesehariannya juga berjualan kopi keliling bersama istrinya Tia Gustami. Ia berjualan untuk mencari penghasilan tambahan dari honor mengajarnya yang hanya Rp 750 ribu per bulan.

“Hari ini ada peristiwa tak biasa saya bertemu dengan guru yang ternyata di acara dia berjualan kopi. Dia juga setiap hari jualan kue juga di sekolahnya yang dibuat oleh istrinya,” ujar Kang Dedi Mulyadi.

Potret Ujang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa adalah cerminan mayoritas kondisi guru di Indonesia. Sebagai seorang guru, Ujang tak kunjung diangkat menjadi ASN meski sudah 15 tahun mengabdi.

Meski bukan bidang Kang Dedi Mulyadi untuk mengurusi persoalan pendidikan, namun sebagai wakil rakyat ia mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi pada sistem pengelolaan kepegawaian di lingkungan pendidikan.

“Kita harus membuat rasio berapa sih guru yang dibutuhkan, sehingga kita bisa membangun sistem pengajar itu tidak lagi menghadapi problem pendapatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam membayar honor mereka,” ucap pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu.

Ia mencontohkan, saat ini di Kabupaten Purwakarta terdapat ratusan guru ASN yang sudah pensiun. Namun hingga kini belum ada penggantinya baik dalam status ASN atau PPPK.

Kang Dedi sendiri sejak dulu tidak setuju dengan pengangkatan guru dengan cara seleksi. Ia lebih setuju pengangkatan dilakukan mengurut berdasarkan masa pengabdian.

“Pengangkatan guru ASN dengan seleksi itu melahirkan ketidakadilan. Orang yang baru lulus kuliah kemungkinan besar pasti lulus, beda dengan orang yang sudah mengabdi lama sudah banyak beban pikiran dan mungkin juga sudah lupa dengan ilmu yang berkaitan dengan seleksi,” ucapnya.

Menurut Kang Dedi, pengangkatan guru baru yang berasal dari fresh graduate tak menjamin mereka bisa bekerja dengan baik. Sementara mereka yang telah mengajar lama telah memiliki loyalitas pengabdian bertahun-tahun bertahan dengan honor yang sangat kecil.

“Ideal jumlah guru itu tinggal hitung jumlah kelas yang ada. Minimal satu kelas satu guru. Karena selama ini kalau SD kebanyakan guru itu mengajar Borongan. Itu jumlah minimal,” ucap Kang dedi Mulyadi.

Lanjut mengenai Ujang yang juga berprofesi sebagai penjual kopi dan kue, Ujang mendapat bantuan modal sebesar Rp 10 juta sebagai bentuk apresiasi perjuangan dan kegigihannya dalam menjadi insan pencerdas generasi bangsa.

Ujang dan istrinya tak menyangka mendapatkan uang besar tersebut hingga membuatnya menangis haru dipelukan Kang Dedi Mulyadi.