Muhammadiyah Usul Hapus Sidang Isbat, kemenag Langsung Respon
- Screenshot berita VivaNews
VIVA Jabar – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) diketahui selalu menggelar sidang Isbat dalam menentukan awal bulan Hijriyah.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengusulkan sidang Isbat untuk ditiadakan. Bukan tanpa alasan, Mu'ti berpendapat demikian dengan tujuan untuk menghemat biaya mengingat keuangan negara saat sedang kurang baik.
"Dengan tidak mengadakan isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja," ucap Mu'ti pada Jumat (8/3/2024).
Tidak hanya alasan itu, Mu'ti mengatakan bahwa hasil sidang Isbat sebenarnya sudah bisa diprediksi. Katanya, pemerintah sudah memakai kriteria penentuan awal bulan hijriyah yang disepakati para Menteri Agama beberapa negara yakni Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura (MABIMS).
Kesepakatan MABIMS tersebut terjadi pada tahun 2022 lalu yang mensyaratkan hilal memiliki ketinggian 3 derajat dengan titik elongasi 6,4 derajat.
"Dengan kriteria itu, hasil isbat sudah dapat diprediksi dengan jelas," Ujar Mu'ti.
Kemudian, Mu'ti menjelaskan bahwa awal Ramadan tahun ini, posisi hilal ada di bawah 1 derajat. Sementara di akhir Ramadan, posisi hilal jauh berada di atas 6 derajat.
Sementara di sisi lain, Kasubdit Hisa Rukyat dan Pembinaan Syariah Kemenag, Ismail Fahmi mengatakan bahwa sidang Isbat bagaimanapun dibutuhkan. Setidaknya, menurut Ismail, sidang itu bisa menjadi wadah komunikasi antar ormas dan meminimalisir konflik yang memungkinkan muncul karena adanya perbedaan.
Lebih lanjut, Ismail menceritakan bahwa perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriyah sudah terjadi sejak tahun 1950. Merespon perbedaan itu, Kemenag menginisiasi menggelar sidang Isbat.
"Di Kementerian Agama ada tim khusus. Di sini para pakar, ahli dari seluruh ormas kita kumpulkan untuk berdialog. Dengan dialog itu juga pemerintah bisa ngerti, oh ternyata NU begini, oh Muhammadiyah, oh Persis seperti ini, mereka itu posisinya menjelaskan," kata dia dalam bincang media di kantor BRIN, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
Tak hanya sampai di situ, Ismail mengatakan Kemenag terus mengupayakan untuk menyamakan persepsi dan keyakinan dalam hal ini. Salah satunya yang dilakukan dengan mengadakan dialog antar ormas.
