Banjir Cimanggung Kabupaten Sumedang, Sekda Jabar Tekankan Pencegahan dan Solusi

Sekda Jabar serahkan bantuan untuk banjir Cimanggung.
Sumber :

VIVA Jabar –Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan pentingnya identifikasi penyebab banjir di Cimanggung agar kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang.

Cegah Kerugian Negara, Gubernur Dedi Mulyadi Tekankan Audit Alih Fungsi Lahan

"Kecamatan Cimanggung ini, terdapat empat desa terdampak dengan total sekitar 575 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa. Kami melakukan pengecekan, dan sesuai arahan Pak Gubernur, hal utama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi penyebab dan menangani akar masalahnya," ujar Herman saat meninjau langsung lokasi banjir di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Minggu (16/3/2025).

Berdasarkan hasil tinjauan sementara, beberapa faktor utama yang menyebabkan banjir antara lain penyempitan Jembatan Pangsor akibat tumpukan sampah, pendangkalan dan penyempitan Sungai Cimande, serta alih fungsi lahan di bagian hulu.

Profil Eiger Adventure Land Milik Ronny Lukito yang Disegel dan Segara Dibongkar

"Penyempitan Jembatan Pangsor ini terjadi karena sampah yang menumpuk, lalu ada pendangkalan dan penyempitan Sungai Cimande. Selain itu, alih fungsi lahan di daerah hulu membuat aliran air semakin deras dari atas ke bawah, sehingga banjir tak terhindarkan," jelasnya.

Herman juga menyebut, untuk langkah penanganan darurat, Pemdaprov Jabar bersama Pemkab Sumedang telah menurunkan alat berat dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) guna melakukan pengerukan sungai. Jika masih kurang, Pemdaprov Jabar siap mengerahkan tambahan alat berat.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Duet Maut Kelola Dana 500 Miliar untuk Atasi Banjir

"Kami juga akan mengecek kondisi di hilir, di Rancaekek, apakah ada penyempitan yang menyebabkan fenomena back water, yakni air yang seharusnya mengalir malah berbalik akibat hambatan," katanya.

Selain itu, Herman juga menyerahkan bantuan logistik dari Pemdaprov Jabar senilai Rp 289,6 juta dalam bentuk barang dan kebutuhan pokok melalui Dinas Sosial serta BPBD. 

Halaman Selanjutnya
img_title