Cegah Kemiskinan di Jawa Barat, BPJS Salurkan 7,69 Triliun
- BPJS Ketenagakerjaan
VIVA Jabar –Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Kunto Wibowo yang menyampaikan apresiasinya kepada para jurnalis atas dukungan dalam menyebarluaskan informasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan.
Hal itu terungkap dalam acara BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat yang menggelar press gathering bersama insan media di Bandung Raya.
Acara ini bertujuan mempererat hubungan antara BPJS Ketenagakerjaan dan media sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja.
“Saya sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman media dalam acara ini. Semoga sinergi ini dapat membantu menyukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar lebih banyak pekerja yang terlindungi,” ujar Kunto.
Sebagai institusi yang mendapatkan amanah dari undang-undang, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program perlindungan pekerja, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Kunto mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat telah menyalurkan klaim sebesar Rp7,69 triliun kepada 493.258 tenaga kerja.
Sementara itu, hingga periode Januari–Maret 2025, dana klaim yang telah disalurkan mencapai Rp2,12 triliun untuk 134.130 tenaga kerja.
BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut Kunto, media memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan memastikan bahwa lebih banyak pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan perlindungan.
“Media berperan besar dalam memastikan bahwa pekerja dari semua sektor memahami manfaat program ini dan mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” lanjutnya.
Sejalan dengan itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci, Moch Faisal, menekankan pentingnya perlindungan pekerja agar dapat bekerja dengan tenang.
“Jangan sampai kita hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tapi kita sendiri tidak terlindungi. Program ini sangat bermanfaat bagi semua pekerja,” ujar Faisal.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan komitmen dalam mendorong pekerja informal untuk mendapatkan akses jaminan sosial ketenagakerjaan.
Fokus utama diarahkan pada pengembangan ekosistem desa, termasuk petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pekerja harian lepas lainnya.
Saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Barat mencapai 35,6% atau sekitar 6,5 juta pekerja. Targetnya, angka ini meningkat menjadi 51,3% atau sekitar 9,5 juta pekerja pada akhir 2025.
