Program MBG di Jawa Barat Diduga ada Korupsi Modus Dapur Fiktif
- Tim VIVA Jabar
VIVAJabar — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk memperbaiki gizi anak-anak sekolah di Jawa Barat menghadapi hambatan serius.
Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat menemukan fenomena “titik dapur fiktif” dan stagnasi pembangunan dapur serta fasilitas pendukung yang mengancam percepatan program ini.
Data dari portal Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa pendaftaran dapur penyedia makanan bergizi telah ditutup karena kuota penuh.
Namun, hasil investigasi lapangan mengungkap banyak titik dapur yang belum terealisasi secara fisik atau bahkan tidak pernah dibangun.
Ketidaksesuaian ini menjadi indikasi ketidakselarasan antara data administrasi dan kondisi nyata di lapangan.
Selain itu, banyak dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang seharusnya dalam tahap pembangunan atau renovasi justru mengalami stagnasi tanpa aktivitas.
Padahal, fasilitas ini sangat penting untuk memastikan tersedianya makanan bergizi bagi anak-anak sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar mereka.
Ketua FMMBG Jawa Barat, Ardiansyah, menyatakan keprihatinannya atas kondisi ini. “Kami sangat prihatin dengan adanya titik dapur fiktif dan mandeknya pembangunan ini,” ujar Ardiansyah dalam keterangannya, Selasa 12 Agustus 2025.
“Kondisi tersebut berpotensi menjadi sarang praktik korupsi, kolusi, dan monopoli yang merugikan rakyat, khususnya anak-anak yang membutuhkan makanan bergizi sebagai penunjang tumbuh kembang mereka,” terangnya.
Perluasan keterlibatan UMKM dalam Program MBG
- Istimewa
Ardiansyah menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/2024, agar dana program digunakan tepat sasaran demi menjamin kualitas layanan.
Pemerintah sendiri berkomitmen melakukan audit menyeluruh dan mempercepat pembangunan dapur serta memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah agar target program dapat tercapai.
Namun, FMMBG meminta komitmen tersebut diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekadar janji.
“Seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan, setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai dengan tujuan untuk menjamin kualitas layanan,” tambahnya.
Studi Kementerian Kesehatan RI (2024) menegaskan bahwa anak dengan gizi kurang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan dan prestasi belajar menurun.
Program MBG merupakan solusi vital, sehingga hambatan pelaksanaannya dapat berdampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia.
