DPR RI Stop Tunjangan Rumah dan Kunker Luar Negeri

VIVAJabar – ‎Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengambil langkah tegas menanggapi tuntutan publik dalam aksi “17+8 Tuntutan Rakyat”. 

Baca Juga

Mau Paham Kapitalis, Simak Tips Praktis Kelebihan dan Kekurangannya

‎Dua keputusan utama yang diambil adalah penghentian tunjangan perumahan bagi anggota dewan sejak 31 Agustus 2025 serta moratorium seluruh kunjungan kerja ke luar negeri, kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan.

‎Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers pada Jumat (5/9/2025). 

Baca Juga

Fakta Baru, Dedi Mulyadi Klarifikasi Anggaran Dinas Gubernur Jauh dari Isu Rp2,8 Miliar Per Bulan

‎Dia menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah berlaku sejak akhir Agustus.

‎“Satu, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ujar Dasco.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Bikin Surat Khusus ke Mendagri, Bongkar Bahaya Pilkades Tanpa Aturan Jelas



DPR RI

Photo :

• Instagram @dpr_ri

‎Selain itu, mulai 1 September 2025, semua agenda perjalanan luar negeri DPR dibekukan untuk sementara. 

‎Hanya undangan resmi dari negara lain yang menjadi pengecualian.

‎“Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR terhitung sejak tanggal 1 September 2025. Kecuali menghadiri undangan kenegaraan,” tambahnya.

‎Tidak hanya dua poin tersebut, DPR juga sedang menyiapkan langkah lanjutan berupa pemangkasan sejumlah fasilitas dan tunjangan lain yang diterima anggota dewan. 

‎Dasco menyebut, evaluasi tengah dilakukan terhadap berbagai pos biaya seperti daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.

‎“DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi … daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif dan tunjangan transportasi,” jelas Dasco.

‎Dia menekankan bahwa keputusan ini bukan hanya soal pemangkasan fasilitas, tetapi juga komitmen DPR untuk memperkuat keterbukaan kepada masyarakat.

‎Menurut Dasco, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

‎Langkah DPR ini muncul sebagai respons atas 17+8 Tuntutan Rakyat yang sebelumnya disampaikan sejumlah aktivis dan influencer, di antaranya Jerome Polin, Abigail Limuria, serta Andovi da Lopez. 

‎Tuntutan tersebut diserahkan langsung ke DPR dalam aksi di Kompleks Parlemen, Kamis (4/9/2025).